REPUBLIKA.CO.ID, TANGGAMUS -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta kader partainya untuk mengkampanyekan politik pertanahan Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat. Politik pertanahan Jokowi disebut sebagai program fundamental untuk rakyat.
"Sampaikan kepada rakyat politik pertanahan Pak Jokowi. Itu adalah program yang fundamental, keberpihakan kepada wong cilik," kata Hasto di Tanggamus, Lampung, Sabtu (2/3).
Saat debat putaran kedua antara Jokowi melawan Prabowo Subianto, Hasto menilai petahana diserang sebanyak 20 kali. Jokowi sendiri tercatat menyerang sebanyak 13 kali, tetapi saat Jokowi mengangkat masalah ratusan ribu hektare tanah milik Prabowo, informasi itu telah membuka mata rakyat.
"Selama ini ada yang menyebutkan satu persen tanah di bangsa ini milik elite. Ternyata Pak Prabowo salah satu di antara satu persen itu," kata Hasto disambut teriakan para kader PDIP.
Bagi Jokowi, tanah menjadi komoditas paling tinggi untuk dimiliki rakyat. Jokowi juga tidak pernah memberikan tanah kepada elite. Berbeda pada kepemimpinan Soeharto, tanah kerap dibagikan kepada kroni-kroninya.
Akibat dari pembagian konsesi lahan besar kepada elite, hingga saat ini mewarisi konflik agraria yang menjadi pertarungan antara elite dengan rakyat kecil. Namun, konflik tersebut secara perlahan ditanggulangi oleh Jokowi dengan memberikan sertifikasi tanah.
"Pak Jokowi juga menolong Lampung yang akan membangun pabrik karet. Bersama Kementerian PU akan membeli karet dari petani. Ternyata aspal bisa dibuat dari karet," katanya.
Hasto menilai Jokowi sangat memahami skala prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat, seperti menyelesaikan masalah temurun, yaitu impor. Jika kubu Prabowo-Sandi kerap menjanjikan penghentian impor, maka Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar kedaulatan pangan, di antaranya pembangunan waduk, bendungan, jalan dan insentif buat peneliti yang menciptakan bibit serta benih berkualitas.
"Kami pun menjanjikan Jokowi akan melanjutkan politik pertanahan itu jika terpilih dengan KH Maruf Amin pada Pilpres 2019," jelas Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika