REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, beserta partai politik koalisi melaporkan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar untuk Pilpres 2019. Mereka juga telah bertemu dengan Komisioner KPU untuk melaporkan temuannya tersebut secara lisan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo.
"Kami sampaikan bebera keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," tutur Hashim dalam keterangannya, Senin (11/3).
Hashim mengungkapkan, berdasarkan temuan dari IT BPN setidaknya 17,5 juta nama di DPT masih belum tervalidasi dengan baik dan benar. Karena itu, pihaknya mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk segera memperbaikinya agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.
"Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar kedepan tidak ada manipulasi data ganda," ujar Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, berdasarkan laporan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri.
"Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU dan menurut KPU data inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," beber Riza.
Riza menambahkan, temuan DPT tidak wajar di antaranya adalah nama-nama yang masuk DPT terindikasi fiktif. "Itu di antaranya bertanggal lahir 1 bulan Juli 9,8 juta. Ada yang lahir 31 Desember 3 juta sekian yang lahir tanggal 1 bulan januari 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," tutup Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika