REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah video yang diunggah Ulin Niam Yusron di akun Facebook-nya menampilkan Agum Gumelar bercerita soal pemecatan Prabowo Subianto dengan campur tangan peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam video yang diunggah Senin (11/3) itu, Agum mengkritisi sikap SBY yang kini mendukung Prabowo sebagai capres.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pun menganggap isu ini sebagai isu lama yang kerap dimainkan menjelang pilpres. "Lagu lama diputar-putar terus gitu. Kalau memang itu masalahnya, Pak Prabowo juga dulu pernah jadi cawapresnya Bu Megawati jadi seharusnya sudah tidak ada masalah lagi soal itu," kata Sekretaris BPN Hanafi Rais di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3).

Hanafi pun menyatakan, hal seperti ini tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Prabowo. Menurutnya, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan isu lama yang terus diputar-putar.

"Kalau mau menyuguhkan hidangan pada masyarakat, berilah hidangan yang segar, jangan yang basi kalau yang basi nanti malah muntah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untuk diketahui, dalam video tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota DKP. DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis. Pengusutan itu menyeret nama Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

"Tanda tangan semua, Soebagyo HS tanda tangan, Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum di video tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika