REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun ini sebesar 512 ribu orang. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan sekitar 750 ribu tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat.
Menurutnya, sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini penting dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas keahlian yang dimiliki serta memberikan jaminan kualitas keahlian. Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menggelar sertifikasi.
"Jadi betul-betul tahu ada keahlian. Di negara lain kayak Jerman, sertifikat keahlian lebih dihargai dibanding ijazah. Yang diperlukan keterampilan. Terampil tidak," kata Jokowi dalam acara peluncuran sertifikasi elektrik dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa (12/3).
Jokowi juga menjelaskan sertifikasi ini diperlukan karena pemerintah masih akan mengerjakan berbagai pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah membutuhkan pekerja yang memiliki ketrampilan dan keahlian di bidangnya.
Karena itu, ia pun meminta agar peserta program sertifikasi ini lebih diperbanyak. "SDM konstruksi sangat dibutuhkan termasuk dalam pembangunan beranda terdepan Indonesia. Artinya kemajuan ada di tangan saudara semuanya," katanya.
Jokowi menyampaikan dunia konstruksi saat ini telah berubah cepat, begitu pula dengan cara kerja sektor konstruksi. Presiden pun mengingatkan agar SDM Indonesia juga mengenal perubahan teknologi di dunia konstruksi, seperti teknologi 3D printing, sistem prefabrication komponen bangunan, dll.
"Ini perubahan teknologi yang harus kita ngerti dan respons. Kita harus mau belajar. Di tengah semua kemajuan teknologi kita tak boleh lupa, kita harus terus tingkatkan kualitas SDM di bidang konstruksi," tambah dia.
Sementara itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, jumlah tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat hingga 2018 yakni sebanyak 616 ribu orang dari total tenaga kerja sebanyak 8,3 juta orang. "Jadi baru 7,4 persen," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika