REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak ikut terlibat dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Meskipun, penyidik KPK telah menggeledah ruang Lukman Hakim Saifuddin dan menyita uang ratusan juta rupiah dalam mata uang rupiah dan dolar.

"Tentu juga kita harapkan, Bapak Menteri Agama, saudara menteri agama tidak terlibat langsung. Dalam hal ini, biar kita serahkan ke KPK atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3).

JK menilai sejumlah uang yang disita KPK dari ruangan Lukman Hakim, bukan berarti mengindikasikan Lukman terlibat dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan Ketua Umum PPP Romahurmuzy tersebut. Menurutnya, wajar jika penyidik KPK menemukan uang dari ruangan Lukman lantaran bisa saja uang tersebut adalah dana operasional Lukman sebagai menteri.

"Lazim dong, selalu namanya kas kecil. Ya kan. Itu juga menteri ada dana operasionalnya dan itu cash dana operasionalnya," ujar JK.

JK juga mendukung pembelaan pihak Lukman yang menjelaskan asal-usul uang ratusan juta rupiah dan dolar yang disita KPK berasal dari honor-honor pribadi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia menilai penjelasan tersebut masuk akal, lantaran sebagian besar pejabat memang kerap menyiapkan dana tunai operasional di kantor.

"Mudah-mudahan tidak lah. Kalau uang di kantor itu dimana-mana. Pasti kita ada menyiapkan dana cash di kantor untuk hal-hal yang penting. Kalau kantor saya digeledah pasti ada uangnya. Masak sekretaris tidak pegang uang. Kalau kita tiba-tiba mau belanja atau macam-macam, mau beli sesuatu," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika