REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait persoalan data pemilih tetap (DPT) di Pemilu 2019 kali ini. Menurutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum maksimal dalam melakukan sosialisasi.

"Padahal kita sudah menyediakan fasilitas online untuk cek data pemilih. Lindungihakpilihmu.kpu.co.id masukan NIK, masukan nama, bisa dicek nama kita sudah terdaftar apa belum, apakah kita terdaftar ganda atau tidak, kemudian Infopemilu.kpu.co.id,  bisa mengecek lewat aplikasi KPU RI Pemilu 2019. Jadi saluran itu ada tetapi sosialisasinya tidak maksimal," ujar Titi di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut Titi, minimnya sosialisasi harus menjadi perhatian bagi KPU dan Bawaslu. KPU harus menjelaskan kepada publik bagaimana prosedur pindah memilih, dan sebagainya.

"Ini tinggal 29 hari lagi lho. Kurangi tiga hari masa tenang jadi tinggal 26 hari lagi menuju hari H. Jadi saya kira sosialisasi masif harus dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," jelasnya.

Tidak hanya kepada calon pemilih, Titi meminta KPU juga harus melindungi hak para peserta pemilu. Menurutnya para peserta pemilu memiliki kepentingan sangat besar untuk memastikan para pendukungnya paham terkait langkah-langkah yang harus dilakukan agar pendukungnya tidak kehilangan hak suaranya dalam 17 April 2019 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika