REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengaku menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan tidak mengundang menteri ke dalam debat keempat. Hanya saja, TKN meminta alasan yang masuk akal dari keputusan tersebut.

"Suatu yang kekanak-kanakan usulan untuk tidak memanggil menteri karena ditakutkan conflict of interest," kata Direktur Program TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Aria Bima di Jakarta, Rabu (20/3).

Aria mempersilakan KPU tidak mengundang menteri ke dalam debat. Namun, dia melanjutkan, alasan tidak mengundang menteri itu harus mendidik serta membuat pencerahan terhadap bangsa.

Menurut Arya, jika alasan yang digunakan adalah takutnya terjadi konflik kepentingan antara posisi menteri dan tim sukses maka perlu adanya kedewasaan dalam berdemokrasi. Dia mengatakan, menteri merupakan simbol dalam lembaga negara yang justru seharusnya diperlihatkan kepada publik.

Dia mengaku lebih menerima kalau alasan tidak diundangnya menteri lantaran kursinya tidak cukup dibanding konflik kepentingan. Ia menambahkan, jika alasan konflik kepentingan maka Wakil DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai pimpinan lembaga negara juga tidak boleh diundang dalam debat.

Sebelumnya, KPU tidak akan mengundang menteri sebagai tamu undangan debat keempat pilpres yang akan diadakan pada Sabtu (30/3). Dikhawatirkan, jika menteri diundang oleh KPU, muncul konflik kepentingan untuk mendukung calon presiden pejawat.

KPU mengatakan, ketentuan tak mengundang menteri telah disepakati oleh kedua tim kampanye. Keputusan ini diambil melalui pertimbangan yang panjang. Lagipula, kesepakatan tersebut sudah muncul saat rapat persiapan akhir debat ketiga. Tetapi, di debat ketiga menteri tetap diundang lantaran undangan sudah terlanjur disebar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika