Jumat 05 Apr 2019 11:10 WIB

Menlu Retno: Palestina adalah Prioritas Indonesia

Menlu Retno menekankan semua negara harus menentang aneksasi oleh Israel.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu (3/4)
Foto: Dok Kemenlu
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu (3/4)

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan forum yang dihadiri beberapa negara dunia yang salah satunya membahas Palestina. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi yang hadir dalam forum tersebut menekankan bahwa perampasan atau aneksasi atas wilayah Palestina tengah berlangsung secara perlahan dan tidak manusiawi. Sehingga, Retno menekankan semua negara harus menentang hal tersebut.

Retno mengatakan, penghancuran rumah dan pengusiran penduduk Palestina terjadi, dan Israel melakukan berbagai tekanan politik, ekonomi, dan sosial terhadap Palestina. Hal itu termasuk menyita penerimaan pajak Palestina yang merupakan porsi besar dari pendapatan Palestina. "Kekerasan otoritas dan para pendatang (settlers) Israel juga semakin meluas, termasuk penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa," ujar Retno dalam rilis pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (5/4).

Baca Juga

 

Menlu Retno juga menekankan kembali bahwa Palestina adalah prioritas Indonesia. Indonesia pun telah meningkatkan bantuan untuk lembaga pengungsi PBB (UNRWA) hingga meluncurkan program peningkatan kapasitas untuk rakyat Palestina. Indonesia, kata Menlu, juga akan menyelenggarakan pertemuan khusus tentang Palestina saat Presidensi di Dewan Keamanan (DK) PBB pada Mei mendatang.

 

"Saya menyerukan agar komunitas internasional meneruskan bantuan kemanusiaan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Palestina," ujarnya.

"Saya juga berpesan untuk negara-negara tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem serta menghormati berbagai resolusi DK PBB terkait penyelesaian isu Palestina," ujar Retno menambahkan.

 

Selain itu, Menlu Retno menyerukan kembali harapan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. Sebab, kini  Palestina dan kekuatan penjajah tidak berada pada posisi yang sama. "Merupakan tanggungjawab komunitas internasional untuk mengangkat posisi Palestina dan melindungi hak-hak rakyat Palestina," kata Retno.

 

Sementara itu, Permanent Observer Palestina untuk PBB, Riyad Mansour dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia daei dukungannya terhadap Palestina. "Indonesia adalah sahabat baik Palestina.. terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan Indonesia guna memajukan isu Palestina di forum PBB," ujarnya.

 

Penyelenggaraan UN Forum on Palestine di markas PBB, New York menarik perhatian berbagai kalangan dan dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota PBB, LSM internasional, organisasi internasional dan akademisi. Panelis berasal dari mantan pejabat tinggi di Palestina, aktivis dan pengacara HAM, serta Special Rapporteur PBB.

 

Tema yang diangkat adalah “the threat of de facto annexation”. Dalam konsep hukum internasional, okupasi atau penguasaan wilayah bersifat sementara. Namun yang dilakukan Israel saat ini mengarah kepada perampasan wilayah (aneksasi) yang dilarang dalam hukum internasional. Berbagai kebijakan Israel, terutama akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin menjauhkan bangsa Palestina dari aspirasi kemerdekaan merekanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement