REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin,  menyebut, Indonesia telah sejak lama membangun ekonomi dan keuangan syariah nasional. Seiring dengan pembangunan itu, telah banyak hasil yang dicapai dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun, kata Ma’ruf, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih membutuhkan percepatan agar dampaknya lebih dapat dirasakan. “Karena itu, kami akan mempercepat proses pengembangannya dengan membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” kata Ma’ruf dalam Debat Terbuka Kelima di Jakarta, Sabtu (13/4).

Ma’ruf, mengatakan sejauh ini, Indonesia sudah memiliki Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai langsung oleh Presiden. Keberadaan KNKS ditujukan untuk membantu pemerintah dalam mengembangan industri syariah agar Indonesia bisa menjadi pusat keuangan Islam di dunia.

Oleh sebab itu, kata Ma’ruf, sementara Badan Pengembangan Ekonomi Syariah dibentuk, lembaga pemerintah di sektor syariah yang telah ada saat ini harus diperkuat agar dapat melahirkan produk syriah yang lebih ramah dan bisa dijamah oleh masyarakat.

“Kita ingin agar perbankan syariah kita terbesar di dunia, asuransi kita, pasar modal kita, dan bahkan produk halal kita juga harus menjadi andalan di seluruh dunia,” ujar dia.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menambahkan, pihaknya juga akan fokus dan berkosentrasi di sektor industri pariwisata halal. Hal itu seiring dinobatkannya Indonesia dalam peringkat pertama Global Muslim Travel Index 2019.

Bahkan, kata Jokowi, dalam waktu dekat pihaknya akan meresmikan Halal Park di Ibu Kota Jakarta sehingga bisa memperbesar potensi industri halal sekaligus digunakan sebagai wadah pengenalan produk halal Tanah Air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika