REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyarankan agar pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dievaluasi. Dengan demikian, ke depannya tidak dilakukan secara bersamaan.

"Saya nilai perlu ada evaluasi kedepan tidak perlu lagi ada Pemilu serentak karena bebannya sangat berat, pilpres dan pileg harus dipisah," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (23/4).

Dia menilai pemilihan waktu yang bersamaan itu memakan waktu yang panjang kemudian menyebabkan beban kerja panitia khususnya KPPS semakin banyak. Karena itu, Dahnil mengucapkan, duka cita atas meninggalnya anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya dan layak disebut sebagai pejuang demokrasi.

Dia juga menyarankan ada perubahan fundamental dalam pelaksanaan Pemilu. Misalnya, satu partai politik hanya mengusulkan satu calon anggota legislatif yang sudah dilakukan filterisasi di internal partai tersebut.

"Saya melihat kecurangan juga terjadi antar-caleg dalam satu partai, praktek rente politik bisa terjadi disana, transaksi dengan penyelenggara Pemilu juga bisa terjadi oleh caleg di antar partai," ujarnya.

Dahnil mengatakan selama ini parpol "menyajikan" sepuluh caleg lalu membiarkan mereka bertarung sehingga mereka saling sikut dan masyarakat ikut dalam pertarungan tersebut yang menyebabkan konflik politik semakin tajam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika