REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski pemilihan umum (Pemilu) 2019 telah selesai pada tanggal 17 April lalu, tapi sampai saat ini masih banyak pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah. Berbagai macam faktor yang membuat PSU dilaksanakan. Diantaranya, karena keterlambatan logistik, dugaan penggelembungan suara, kesalahan perhitungan, dan berbagai dugaan tindak kecurangan lainnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menilai banyaknya PSU menandakan bahwa Pemilu 2019 masih jauh dari yang diharapkan. “PSU itu tentu akan memperlambat proses pelaksanaan pemilu. Selain itu, juga akan mengganggu kenyamanan warga," keluh Saleh, saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (27/5).

Sebab, kata Saleh, masyarakat diminta dua kali datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, sambungnya, yang tidak menyenangkan, mereka akan memilih ulang setelah hasil pemilu di daerah lain diketahui hasilnya. "Hasil dari daerah lain itu tentu dapat menggiring mereka untuk merubah pilihan mereka dari pilihan sebelumnya," terangnya.

Lanjut Saleh, meskipun PSU disebut sebagai sarana untuk menyalurkan suara rakyat, tapi tetap tidak tersalurkan secara benar. Hal itu dikarenakan dilaksanakan di waktu yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kinerja penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia perlu dievaluasi. Meskipun hal ini tidak ada unsur kesengajaan.

"Pasti ada banyak faktor yang mengiringi. Termasuk digabungnya pilpres dan pileg secara bersamaan," kata Saleh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika