REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi sekaligus aktivis 98 Wanda Hamidah mengatakan saat ini sudah saatnya bagi aktivis 98 untuk berjuang dari dalam pemerintahan. Salah satu tujuannya guna mengawal nilai-nilai perjuangan para aktivis.

"Perjuangan tidak bisa hanya di luar tapi di dalam, yaitu dengan ikut membuat kebijakan atau paling tidak ikut menggagalkan kebijakan yang diskriminatif," kata Wanda Hamidah dalam acara diskusi peringatan 21 Tahun peristiwa Mei 98 bertema "Sudah Siapkah 98 Menjaga Pemerintahan dan Demokrasi dari Dalam?" di Graha Pena 98, Jakarta, Jumat (3/5).

Wanda memberi contoh saat ini terdapat sedikitnya 420 perda yang dinilai diskriminatif. Dia mengatakan aktivis 98 tidak semestinya tinggal diam atas keberadaan perda diskriminatif tersebut. "Malu ada perda seperti itu masa kita diam saja. Sudah saatnya 2019 bertarung dan berjuang di dalam, mengawal pemerintahan yang baik, tapi juga melawan dari dalam produk kebijakan yang tidak sesuai nilai perjuangan," tutur Wanda.

Aktivis 98 lainnya, Wahab Talaohu mengatakan selama ini sikap politik aktivis 98 sejalan dengan sikap politik calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Atas dasar tersebut, para aktivis 98 mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Dia sependapat dengan Wanda bahwa aktivis 98 harus mulai berjuang dari dalam pemerintahan. Keberadaan aktivis 98 dalam kabinet ke depan, menurut dia, akan menjadi sejarah. "Saya yakin pak Jokowi akan menggoreskan sejarahnya," ucap Wahab.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa aktivis 98 harus mulai menjemput takdir sejarahnya sendiri. Menurut Ray, Pemilu 2019 adalah akhir dari politik sistem orde baru. "Ini akhir politik sistem orde baru. Aktivis 98 bukan siap atau tidak siap, tapi harus menjemput takdir sejarah," ujar Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika