REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih terus melakukan persiapan untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2019. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pihaknya masih mengkoordinasikan rencana penerapan sistem ganjil genap di tol selama masa mudik tahun ini.
"Kami sedang berdiskusi dengan kepolisian. Bisa saja kita tetapkan dalam minggu depan supaya masyarakat tahu lebih awal soal ganjil-genap," kata Budi saat usai melakukan rapat di Stasiun Balapan Solo, Sabtu (4/5).
Dia menjelaskan, rencana pemberlakuan ganjil genap tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan penumpang yang memilih menggunkan jalan Tol Trans Jawa. Dengan adamya sistem ganjil genap, Budi menilai paling tidak saat terjadi lonjakan pemudik dapat teratasi dengan baik.
"Misalnya kalau Senin ganjil saat mudik nanti, yang ganjil naik tol dan yang genap lewat jalur biasa. Nanti selasanya, kebalikannya yang genap bisa menggunakan tol," jelas Budi.
Dengan adanya sistem tersebut, Budi mengatakan volume kendaraan di Tol Trans Jawa maling tidak dapat diatur dengan baik. Dia menilai sistem tersebut masih direncanakan dan nantinya jika disepakati dapat mengantasipasi perkiraan peningkatan pemudik di jalan tol.
"Tapi kita di sini dalam perencanannya tidak terburu-buru. Kami diskusikan dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan melakukan riset kecil. Insya Allah kalau disetujui nanti minggu depan bisa kita umumkan," ungkap Budi.
Budi memastikan mudik tahun ini memang diproyeksikan harus lebih baik dari tahun lalu. Terlebih, Budi memperkirakan pemudik menuju Surabaya diprediksi akan meningkat mengunakan jalan tol. Untuk itu, Budi menjelaskan hal tersebut peelu diantisipasi agar tidak berdampak negatif.
Budi menegaskan, presiden sudah memberikan arahan terkait pengelolaan mudik tahun ini agar lebih baik. "Kami ratas dengan presiden. Menyarankan kepada kami dua hal satu bagaimana memberdayakan jalur lama dan kedua diminta memberdayakan rest area sebagai kegiatan ekonomi masyarakat," jelas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika