REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis (9/5) kemarin pada uji coba keduanya dalam kurun waktu sepekan terakhir. Merespons hal tersebut, Amerika Serikat mengumumkan telah merebut sebuah kapal kargo Korea Utara sehingga ketegangan kedua negara kembali meningkat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak senang dengan peluncuran rudal Korut yang menurut Korea Selatan (Korsel) merupakan protes dari Pyongyang terhadap Trump karena menolak mengurangi sanksi ekonomi terhadap Korut. Di sisi lain, Amerika langsung mengumumkan penyitaan sebuah kapal kargo Korut yang diduga terlibat pengiriman batubara ilegal.
Diketahui, Korut secara efektif menarik diri dari keterlibatan dengan Washington sejak pertemuan puncak antara kedua pemimpin yakni Kim Jong Un dan Trump pada Februari yang berakhir berantakan tanpa persetujuan atas tuntutan amerika terhadap pembubaran program nuklir Pyongyang dan tuntutan Kim untuk bantuan dari hukuman sanksi. “Hubungan kami berlanjut, saya tahu mereka ingin bernegosiasi. Tapi saya pikir mereka tidak siap untuk bernegosiasi,” kata Trump kepada wartawan, di Gedung Putih, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (9/5).
Diketahui, kurang dari seminggu lalu Kim mengawasi uji coba penembakan beberapa roket dan rudal terbaru bertepatan dengan kunjungannya ke ibu kota Korsel oleh utusan khusus Amerika Serika untuk Korut, Stephen Biegun. “Kedua rudal yang ditembakkan pada Kamis pergi ke timur dari arah barat Laut Kusong,” kata Kepala Staf Gabungan Korsel.
Berdasarkan pengakuan staf itu, kedua rudal menempuh jarak 420 kilometer (km) atau 260 mil dan 270 km atau 168 mil dan mencapai ketinggian sekitar 50 km atau 30 mil sebelum jatuh ke laut. Sedangkan Juru Bicara Pentagon Letnan Kolonel Dave Eastburn mengatakan pihaknya menyadari laporan berdasarkan pemantauan.
“Korea Utara nampaknya tidak puas karena tidak bisa mencapai kesepakatan di Hanoi,” kata Presiden Korea Selatan Moon Jae In kepada penyiar KBS merujuk pada pertemuan puncak di Hanoi dengan Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika