REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo menyayangkan sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menolak penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, konsekuensi dari penolakan itu juga akan berdampak pada hasil pemilihan legislatif (pileg).
"Sementara partai-partai pengusung kedua belah calon itu tampaknya sudah melakukan pencapaian yang maksimal bagi caleg-calegnya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu pun mempertanyakan kesiapan berbagai pihak termasuk para caleg dari seluruh partai peserta pemilu 2019 jika memang nantinya perlu dilakukan pemilu ulang. Sedangkan menurutnya para caleg dinilai telah berjuang di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
"Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi? kan itu pertanyaannya. Karena itu satu paket, atau kesatuan pileg dan pilpres yang diadakan langsung dalam satu hari," jelasnya.
Oleh karena itu, ia pun mengimbau agar para elite politik lebih bersikap dewasa dalam berpolitik dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ia juga meminta para elite meredakan tensi politik.
"Ingat, masih 265 juta rakyat kita yang ingin hidup tenang, kalau hidup tenang, masyarakat tenang, maka ekonomi bisa berjalan dengan baik, tapi kalau dibuat bising oleh para elite maka yang rugi 265 juta rakyat kita itu yang dampaknya ke ekonomi dan ujungnya kepada penerimaan rumah tangga," jelasnya.
Selain itu ia juga menyarankan kepada BPN untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, negara telah menyediakan salurannya untuk menyampaikan hal tersebut.
"Sebaiknya kecurangan itu disampaikan karena saya mendengar juga TKN juga memilki sejumlah bukti-bukti adanya penggelembungan suara di beberapa tempat oleh pihak lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menyatakan sikapnya terkait segala bentuk dugaan kecurangan yang ditemukan oleh BPN. Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menegaskan, BPN akan menolak hasil penghitungan KPU.
"Kami Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Djoko menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, BPN telah mengirimkan surat kepada KPU dengan nomor surat 087/bpn/ps/v/2019 tertanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. Dalam surat tersebut BPN juga meminta dan mendesak KPU untuk menghentikan sistem perhitungan suara di KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika