REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyebutkan politik jalanan atau demonstrasi di jalanan tidak dibenarkan dalam Pancasila. Sejumlah pihak akan melakukan aksi di Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019
"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono dalam sambutannya pada Acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (19/5).
Karena itu, Hendropriyono meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran aneh dengan melakukan aksi politik jalanan. "Saya merasa agak malu karena sebagai generasi penerus bangsa kecolongan dan kalian anak-anakku mengingatkan bahwa kami kecolongan. Sudah menyusup masuk ke berbagai sendi kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan," kata Hendropriyono.
Ia pun bersyukur kaum muda yang menggelar acara Musyawarah Besar ini tidak ikut-ikutan untuk turun ke jalan melakukan aksi pawai atau lainnya menjelang penetapan pemenang Pilpres oleh KPU. "Alhamdulillah bahwasanya ternyata kaum muda bangsa Indonesia sadar untuk kembali mengukuhkan pancasila sebagai dasar filsafat bagi negara bangsa ini," kata dia.
"Ini adalah suatu bentuk kesadaran nasional yang luar biasa ditengah hiruk pikuknya kita, diterpa prakara ideologi asing yang berbahaya. Saya bersyukur karena kaum muda bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terwakili pada ini hari untuk mencetuskan sesuatu yang mengoreksi generasi penerus dalam acara yang bertema Kesadaran Nasional ini," ucapnya.
Rencananya, massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan aksi Menjaga Kedaulatan Rakyat Indonesia dari Kecurangan Pemilu 2019 di Kantor KPU pada 22 Mei 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika