REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan Urang Banten (PUB) akan menggelar diskusi tentang pengelolaan daerah pesisir pada Rabu (22/5) di Aula Pertemuan Pendopo Gubernur Banten. Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bakda Zuhur itu akan dihadiri Gubernur Banten, Wahidin Halim dan pejabat provinsi tersebut.
Pakar yang akan membedah persoalan pesisir ini adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Rokhmin Dahuri. Mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut akan berbicara tentang konsep pembangunan wilayah pesisir terpadu untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat Banten secara berkelanjutan.
Pembicara lainnya yaitu Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta Dr Sudirman Saad. Materi yang akan disampaikannya adalah seputar aspek hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Ir Suyitno akan menyampaikan tentang kondisi dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini. Juga rencana pembangunannya pada masa yang akan datang, baik dari aspek tata ruang, ekonomi, pariwisata maupun keamanan.
Pembicara lain yang ikut meramaikan acara ini adalah Kepala Pusat Mitigasi Bencana IPB Dr Yonvitner, dan Peneliti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Prof Tb Nadjib. Masing-masing akan berbicara tentang penanggulangan bencana dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bendahara Umum PUB Muhammad Hasan menjelaskan, penyelenggaraan diskusi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan sejumlah hal. Pertama adalah pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
Akhir 2018 merupakan masa tragedi bagi provinsi tersebut. Tsunami menerjang wilayah pesisir provinsi yang dikenal sebagai tempat jawara ini. Bencana alam itu mengakibatkan 500 orang yang tersebar di Banten dan Lampung, tewas.
“Melalui diskusi ini, masyarakat akan mendapatkan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana yang komprehensif, sehingga dapat menekan angka kematian dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Muhammad Hasan yang dikenal sebagai pendiri Gaido Group.
Kedua, wilayah pesisir Banten menyimpan potensi ekonomi bernilai tinggi. Di antaranya dari segi transportasi, perikanan, pertambangan, bahan baku obat-obatan, energi, dan pariwisata. Jika dikelola dengan maksimal, pesisir Banten akan menghasilkan pundi – pundi uang yang menambah devisa secara signifikan.
Ketiga, ada fungsi pendidikan-penelitian, konservasi alam, dan pertahanan-keamanan. Eksploitasi wilayah pesisir harus juga memperhatikan ketiganya sehingga kelestarian wilayah pesisir terjaga dengan baik.
Pendidikan dan penelitian dimaksudkan untuk menggali dan memotret kondisi wilayah pesisir. Hasilnya adalah kebijakan dan sikap masyarakat setempat yang berkomitmen menjaga dan memelihara kawasan pesisir agar tetap menjadi ekosistem dan sumber perekonomian masyarakat.
Penyelenggaraan focus group discussion (FGD) ini bermula dari kegelisahan para tokoh Banten terhadap kondisi masyarakat pesisir di sana. Banyak dari mereka yang belum memahami bagaimana mengelola daerah pesisir dengan baik sehingga mengakibatkan mereka tergerus bencana yang mematikan.
Tsunami Selat Sunda pada tahun lalu adalah bencana yang mengetuk hati para tokoh Banten untuk membentuk PUB. Mereka adalah purnawirawan Polri sekaligus mantan ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki; pengusaha H Muhammad Hasan; dan sejumlah purnawirawan TNI – Polri dan masyarakat setempat.
Selain menewaskan ratusan orang, insiden ini juga menggerus Kampung Paniis, Kabupaten Pandeglang, sehingga pemukiman di sana hancur berkeping-keping. Masyarakatnya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
PUB membantu mereka dengan membangun MCK, memberikan bantuan pangan, dan pakaian. “Meski mengalami bencana, kebutuhan mereka tercukupi, sehingga tak terus – menerus larut dalam kesedihan,” kata Hasan.
Selesai menangani bencana, PUB berupaya meningkatkan kualitas kehidupan pesisir provinsi tersebut. “Program dan perencanaannya akan kami bicarekan dalam kegiatan FGD ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika