REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Kupang, Charles Panie mengatakan dua desa di daerah itu terancam tidak menerima Dana Desa tahun 2019 karena masih bermasalah dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018.
"Ada dua desa yang terancam tidak menerima Dana Desa tahun 2019 karena terkendala dalam pelaporan penggunaan dana desa yang belum bisa dipertangungjawabkan pihak pengelola dana desa," kata Charles Panie kepada wartawan di Oelamasi, Senin (27/5).
Charles mengatakan dua desa yang terancam tidak menerima Dana Desa tahun 2019 yaitu Desa Kolabe di Kecamatan Amfoang Utara dan Desa Netamnanu di Kecamatan Amfoang Timur. Ia mengatakan, Desa Netamnanu belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahap ketiga 2018 sehingga berpotensi untuk diproses secara hukum ke Kejaksaan apabila dalam pekan ini belum memasukkan laporan keuangan desa.
"Kami masih memberikan waktu untuk memasukkan laporan keuangannya," tegas Charles.
Menurut mantan Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Kupang, itu, pengelolaan dana desa di Desa Kolabe masih bermasalah karena tidak memiliki laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp1 miliar lebih.
"Untuk desa Kolabe sangat berat karena dana yang belum dipertanggungjawabkan sangat besar sehingga berpeluang untuk diproses melalui jalur hukum," tegas Charles.
Menurut Charles para kepala desa maupun mantan kepala desa dari dua desa itu saat ini sedang dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kupang untuk dimintai pertanggungjawaban penggunaan dana desa setempat.
Pada tahun 2019 pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa untuk Kabupaten Kupang sebesar Rp164 miliar atau mengalami penambahan Rp28 miliar dari alokasi dana desa tahun 2018 yang mencapai Rp136 miliar untuk 160 desa di kabupaten yang berbatasan dengan distrik Ocusse, Timor Lest itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika