REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai permintaan referendum yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) Muzakir Manaf alias Mualem, bersifat emosional. Menurutnya, permintaan referendum Aceh kali ini tidak berdasarkan alasan fundamental, melainkan sekadar emosi karena capres yang diusung Partai Aceh, partai yang dipimpin oleh Mualem, kalah dalam pilpres 2019.

"Itu bukan hal fundamental. Itu karena emosi saja. Emosi karena enggak menang. Terus, apalagi Partai Aceh juga enggak menang di sana. Berkurang porsinya. Sehingga ada emosi. Jadi emosi itu jangan ditanggapi berlebihan. Menurut saya hanya wacana akademik saja," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jumat (31/5).

Moeldoko mengingatkan agar masyarakat kembali kepada konstitusi yang menyatukan NKRI. Menanggapi isu referendum yang muncul pascapilpres ini, Moeldoko pun menegaskan bahwa Istana tidak akan merespons berlebihan. Ia pun melihat bahwa pernyataan soal referendum Aceh ini masih sebatas wacana akademik, bukan niat serius untuk mewujudkannya.

"Itu kan baru wacana. Tapi kalau sudah menuju pada niat, ya berbeda cara menilainya. Tapi kalau masih wacana akademik ya boleh saja, wacana akademik. Tapi ingat, kalau sudah punya niat dan menuju keluar dari NKRI itu ada risiko yuridisnya," katanya.

Pernyataan soal referendum Aceh disampaikan oleh Mualem pada acara terbuka berbuka bersama tokoh penting Aceh. Acara itu berupa peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Tgk. Muhammad Hasan Ditiro  Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5) malam kemarin.

"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," begitu tegas Muallem yang disambut tepuk tangan dan yel yel "hidup Muallem".

Ikuti Whatsapp Channel Republika