REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menegaskan isu Palestina adalah masalah pokok. Keberadaan negara Palestina merupakan hal yang sangat penting.
"Para pejabat Kerajaan menekankan resolusi internasional dalam isu Palestina yang memberikan peluang bagi rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kota," kata Presiden Pusat Komunikasi Islam Arab Saudi, Faheem H. Alhamid kepada Antara melalui hubungan telepon di Jakarta, Selasa (25/6).
Dia melanjutkan kemerdekaan Palestina beserta Al-Quds sebagai ibu kota negara tidak dapat dikompromikan. Kerajaan Arab Saudi akan berpartisipasi dalam lokakarya bertema "Perdamaian untuk Kemakmuran" pada 25-26 Juni 2019 yang diselenggarakan oleh Kerajaan Bahrain bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Delegasi Arab Saudi akan dipimpin oleh Menteri Keuangan Mohammed Al-Jadaan, Menteri Negara dan anggota Kabinet Mohammed Al Sheikh, dan Gubernur Dana Investasi Publik Yasir Al-Rumayyan.
Partisipasi Kerajaan Saudi dalam lokakarya tersebut merupakan wujud dari sikapnya yang tegas dan dukungan berkelanjutan bagi perjuangan Palestina. Saudi juga terus memberi bantuan bagi rakyat Palestina dalam upaya mencapai stabilitas, pertumbuhan dan kehidupan yang layak.
Kerajaan Saudi menegaskan kembali posisi tegasnya dalam perjuangan Palestina dan terus berupaya menyelesaikan isu tersebut sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab. Inisiatif tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina merdeka di sepanjang perbatasan yang ditetapkan pada 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Saudi menyerukan berbagai upaya internasional guna mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil. Saudi juga menegaskan dukungannya atas semua upaya internasional yang bertujuan mencapai kemakmuran di kawasan, menciptakan lingkungan yang ramah investasi dan meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika