REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vice Chairwoman of IHLC, Jetti Rosila Hadi, di dalam Islam diajarkan memberikan hak kepada masing-masing orang untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama yang mereka yakini. Tapi mengenai servis yang diberikan dalam pariwisata halal bisa untuk semua orang dari berbagai agama.
"Servis halal kalau dari segi makanan semua orang bilang lebih aman dan lebih sehat, karena secara ilmu pengetahuan sudah dibuktikan bahwa ayam yang dipotong secara halal rasanya dan gizinya lebih baik, jadi halal tidak menakutkan bagi mereka (orang Barat)," ujarnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa pariwisata halal berbeda dengan proses Islamisasi. Namun masih banyak orang yang beranggapan atau memiliki persepsi bahwa pariwisata halal adalah bagian dari proses Islamisasi.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, KH Masduki Baidlowi mengatakan, banyak orang yang memahami pariwisata halal sebagai bagian dari proses Islamisasi. Pariwisata halal sebenarnya strategi mencari pasar wisatawan dunia. Karena banyak terjadi pertumbuhan dalam kelas menengah masyarakat Musim di dunia.
"Itu (kelas menengah Muslim) butuh pariwisata halal, artinya ada ceruk pasar yang besar di situ, karena ada ceruk pasar yang besar maka Indonesia harus menangkap itu dengan baik," kata KH Masduki kepada Republika usai Focus Group Discussion (FGD) Halal Tourism Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (10/7).
Tapi selama ini, menurut dia, banyak yang keliru dalam menangkap peluang tersebut. Sebagai contoh pengembangan pariwisata halal direspon pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah (perda) syariah. Kemudian sebuah pantai dibuat label sebagai objek wisata syariah. Akhirnya menimbulkan persoalan karena banyak menimbulkan kontroversi.
Dia menegaskan, pariwisata halal tidak mengarah ke Islamisasi. Pariwisata halal adalah bagian dari ceruk pasar. Karena pariwisata halal sebagai bagian dari ceruk pasar, maka yang terpenting adalah bagaimana caranya membuat wisatawan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika