REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 akan mengalami pemangkasan sebesar hampir Rp 1 triliun dari jumlah anggaran tahun sebelumnya. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat roadmap kinerja lebih efektif.

"Sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan untuk pendidikan nasional, sehingga anggaran-anggaran untuk pendidikan dapat memiliki roadmap yang jelas dan pengalokasian yang tepat sasaran," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7).

Kemudian Bamsoet juga mendorong Kemendikbud untuk dapat menfokuskan penggunaan anggaran untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu, kata Bamsoet, sesuai dengan arah pembangunan Presiden Republik Indonesia. Seperti mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru, terutama di tahun 2020.

"Agar didapat guru dengan keahlian khusus dan memiliki latar belakang pendidikan yang jelas, serta mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun dengan suasana global yang semakin dinamis," tambahnya.

Selain itu, Bamsoet mengtakan, DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah untuk memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi antar para pemangku kepentingan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga, mengenai kurikulum pendidikan dan tata kelola guru.

Sebelumnya, Pemerintah pusat memutuskan memangkas alokasi anggaran pendidikan yang tertuang dalam RAPBN tahun 2020. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Senin (15/7) siang, pemerintah memproyeksikan pemangkasan anggaran pendidikan kurang dari Rp 1 triliun. Meski begitu, alokasi anggaran transfer daerah untuk fungsi pendidikan naik.

"Tidak ada (penambahan anggaran). Malah kurang. Kecil sih pengurangannya, tidak sampai 1 triliun (rupiah)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika