REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perebutan kursi pimpinan MPR makin memanas. Setelah dua partai, yakni Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menyatakan keinginannya untuk kursi pimpinan MPR, kini partai lain juga ikut melirik posisi tersebut. Bahkan, partai koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga masih dimungkinkan untuk menduduki kursi pimpinan MPR.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah membuka kemungkinan partai pengusung Prabowo-Sandi ikut duduk di kursi pimpinan MPR. Menurut dia, hal itu bisa terjadi dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR nanti. "Kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandi) terbuka," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/7).
Basarah yang juga Wakil Ketua MPR itu mengatakan, pada periode 2019-2024 pimpinan MPR akan berjumlah lima orang. Menurut dia, lima orang tersebut harus menampilkan postur fraksi parpol-parpol dan DPD RI.
Menurut Basarah, unsur pimpinan MPR harus merepresentasikan kekuatan parpol yang ada di parlemen. Dengan demikian, tidak ada lagi blok Koalisi Indonesia Kerja maupun blok Indonesia Adil Makmur. "Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia," ujar dia.
Basarah juga menjelaskan, formasi pimpinan MPR berbeda dengan pimpinan DPR. Pimpinan DPR otomatis diatur dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu menjadi ketua DPR. Sementara itu, pimpinan MPR ditentukan dengan pemilihan sehingga akan dilihat dinamikanya nanti ketika MPR melakukan sidang paripurna untuk menetapkan siapa saja yang akan memimpin MPR periode 2019-2024.
Bagi PDIP, Basarah melanjutkan, tidak ada ketentuan di MD3 bahwa kalau partai sudah memiliki ketua DPR tidak boleh memiliki ketua MPR. Namun, PDIP menghormati pendapat yang mengatakan bila ketua DPR sudah dari PDIP, seyogianya ketua MPR tidak dari PDIP.
"Kami dalam posisi menghormati pandangan demikian sekalipun tidak ada yang melarang PDIP jadi ketua MPR sehingga kita lihat saja dinamikanya seperti apa,” ujarnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pembicaraan mengenai penentuan pimpinan MPR masih sangat cair, termasuk kemungkinan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk membentuk satu paket. "Peluangnya masih terbuka semua, masih cair semua. Sebelah sana-sebelah sini masih cair," kata Muzani, Kamis.
Dia juga mengaku sudah berbicara terkait hal itu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia mengklaim, dalam pembicaraan tersebut, Cak Imin mengaku belum menaruh perhatian untuk membicarakan hal tersebut.
"Semua di gedung ini kan selalu akhirnya lobi-lobi yang menentukan. Lobi-lobi itu sekarang masih dalam proses awal pembicaraan. Apakah akan menyatu dalam semua paket dan nantinya apakah akan setuju menyatu dalam satu paket atau dua paket, kita belum bicara," tuturnya.
Hidayat Nur Wahid
Sementara itu, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengaku PKS akan mengikuti aturan yang ada terkait pimpinan MPR. Ia mengaku masih menunggu seperti apa nantinya paket yang disepakati. "Lihat saja nanti paketnya seperti apa," kata Hidayat.
Kepada wartawan, Hidayat mengaku PKS belum menyodorkan nama calon pimpinan MPR. Wakil Ketua MPR itu juga enggan menjawab kesediaannya jika pemerintah nantinya mengajak partai nonpemerintah dalam paket. "Tanya PKS dong, jangan tanya ke saya. Saya enggak bawa mandat itu sekarang," ucapnya.
Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku pihaknya juga akan menyiapkan nama calon yang layak untuk menjadi pimpinan MPR. Namun, ia masih merahasiakan nama yang akan disodorkan Nasdem untuk mengisi posisi tersebut. "Belum saatnya disampaikan ke publik," kata dia di Subang, Jawa Barat, Kamis.
Hingga kini, dia mengaku belum mengetahui secara pasti siapa yang cocok untuk mengisi pimpinan MPR dari kader Nasdem. Nasdem, menurut Surya, juga tahu diri tidak meminta kursi ketua MPR. Dia mengaku Nasdem akan bersikap tahu diri untuk tidak meminta posisi ketua MPR karena bukan partai pemenang atau pemenang kedua dalam Pemilu 2019.
“Nasdem harus tahu berkaca diri. Sudah cukup dia unsur pimpinan. Dia sudah bagus berjuang lagi supaya dia jadi pimpinan ketua. Ya kan ini kan kita ini kadang-kadang selalu kepingin lebih hingga pakai jas kebesaran. Nah, Nasdem enggak mau itu," kata Surya menegaskan. N arif satrio nugroho/febrianto adi saputro/antara ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika