REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan setuju terhadap wacana agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menambah partai baru dalam koalisi. Sebelumnya pada Senin (22/7), elite empat parpol anggota KIK menggelar pertemuan.
"Ya saya setuju jika KIK tidak menambah partai baru," kata Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan usai peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-21 PKB di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/7) malam.
Muhaimin Iskandar mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan terkait pertemuan ketua umum empat partai anggota KIK, di Jakarta, Senin (22/7). Mereka adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Plt. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Menurut Muhaimin, partai politik anggota KIK sudah banyak. KIK memiliki kursi di DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 60,7 persen.
"Ya kita akan bareng-bareng. Kalau kebersamaan ini bisa berjalan kitatetap bersama. Butuh waktu untuk sosialisasi bersama," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, yang turut hadir pada pertemuan keempat ketua umum partai politik anggota KIK tersebut mengatakan, empat ketua umum partai politik yang bertemu membuat kesepakatan untuk tidak menambah partai baru dalam koalisi. "Empat partai anggota koalisi sama sekali belum tahu apa manfaat bertambahnya partai koalisi. Karena itu, tidak terbersit untuk menambah partai baru ke dalam KIK," katanya.