Jumat 26 Jul 2019 14:10 WIB

BPOM Gelar Pertemuan Tindak Lanjuti Kerja Sama Negara OKI

Indonesia sebagai penggagas pertemuan dan tuan rumah.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Rahmat Santosa Basarah
Kinerja BPOM. Kepala Badan POM Penny Lukito (kedua kanan) menjadi pembicara dalam acara Tiga Tahun Kinerja Badan POM di Jakarta, Senin (22/7).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Kinerja BPOM. Kepala Badan POM Penny Lukito (kedua kanan) menjadi pembicara dalam acara Tiga Tahun Kinerja Badan POM di Jakarta, Senin (22/7).

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG---Hampir setahun yang lalu, Indonesia dalam hal ini Badan POM RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan The First Meeting of the Heads of National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) from Organization Islamic Cooperation (OIC) Member States. Menurut Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito, pertemuan bersejarah ini telah menghasilkan kesepakatan Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan kemandirian (self-reliance) dan kemudahan akses. Terutama, untuk produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, bermutu, dan aman bagi rakyat di negara anggota OKI.

''Pertemuan ini digelar, untuk menindaklanjuti pertemuan pertama kepala otoritas obat negara-negara islam OKI. Ini menjelang satu tahun pasca pertemuan jadi kita refresh sharing lagi," ujar Penny kepada wartawan di Hotel Aston Pasteur Kota Bandung, Kamis (26/7). Penny menjelaskan, deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi OKI, serta rencana implementasinya telah memperoleh dukungan penuh dari negara-negara anggota OKI. Hal ini, tertuang dalam Resolution on Health Matters pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) OKI ke-46 tanggal 1-2 Maret 2019 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Untuk mempersiapkan tindak lanjut implementasi hasil pertemuan OKI,  kata dia, termasuk rencana kegiatan dua tahun mendatang pada tahun 2019-2021,  maka Badan POM menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Hasil Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara-Negara OKI: Kolaborasi Academic-Business-Government (ABG) Menuju Kemandirian Obat dan Vaksin Di Negara-Negara Islam”. Pertemuan inu, dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi. ''Ini sebagai bentuk implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi pertemuan OKI,'' tegas Penny.

Penny mengatakan, berbagai kegiatan strategis tertuang dalam Rencana Aksi OKI. Di antaranya, tantangan obat dan vaksin halal serta pengembangan sistem yang efektif dalam pemberantasan obat palsu. Hal ini tentunya perlu ditindaklanjuti dan dipikirkan bersama demi kepentingan bangsa yang bermuara kepada peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. ''Indonesia sebagai penggagas pertemuan dan tuan rumah tentu memiliki tanggung jawab moral atas tindak lanjut hasil pertemuan dan kesinambungan forum Otoritas Pengawas Obat negara-negara anggota OKI tersebut,'' katanya.

Badan POM mengajak seluruh pihak, yaitu para pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk saling mendukung dan bahu-membahu melakukan langkah nyata dalam upaya implementasi hasil pertemuan OKI yang strategis ini. Hal ini, untuk meningkatkan peran strategis Indonesia dalam forum OKI, mendorong kerja sama antar negara-negara anggota OKI melalui kerja sama teknis dan program perkuatan kapasitas serta meningkatkan akses pasar/ekspor obat dan vaksin ke negara anggota OKI.

Dikatakan Penny, beberapa langkah nyata dalam upaya implementasi hasil pertemuan OKI yang dapat dilakukan di antaranya mendorong penyelenggaraan Pertemuan OKI kedua, pembentukan Steering Committee, peningkatan kapasitas NMRAs negara anggota OKI, mendorong pembentukan working group atau jejaring regulatori yang khusus menangani masalah obat dan vaksin halal, mendorong interaksi dan komunikasi melalui pembentukan forum bersama Islamic Advisory Group (IAG) OKI, serta implementasi OIC Center of Excellence for Vaccines and Biotechnology Products di Indonesia dan mendorong proyek bersama dengan OIC Vaccine Manufacturers Group.

Semua langkah konkrit tersebut, kata dia, sejalan dengan visi Indonesia 2019-2024 yang telah disampaikan pada pidato pertama Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo. Yakni, Indonesia menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan. ''Peningkatan kerja sama Indonesia dalam Forum OKI akan meningkatkan peran strategis Indonesia serta meningkatkan akses pasar/ekspor obat dan vaksin ke negara anggota OKI,'' katanya.

Tindak lanjut implementasi pertemuan OKI di Indonesia, kata dia, termasuk kegiatan hari ini dan rencana penyelenggaraan Workshop Center of Excellence for Vaccines and Biotechnology Products di Indonesia, akan disampaikan kepada Sekretariat OKI selaku unit yang diberikan mandat untuk mengoordinasikan kerja sama antar negara-negara OKI.

 

 

 Arie Lukihardianti

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement