REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengusulkan koalisi terbatas dengan Partai Gerindra hanya di Parlemen. Pernyataannya disampaikan menyusul wacana bergabungnya partai pengusung Prabowo Subianto dengan koalisi partai Pemerintah.
"Kalau pandangan pribadi saya, bisa saja (koalisi) ada kebersamaan dengan Gerindra suatu misal tapi kebersamaannya terbatas dalam mungkin hanya di legislatif, dalam hal ini di DPR atau MPR," ujar Karding saat dihubungi wartawan, Ahad (28/7).
Dengan begitu, menurut Karding, tidak ada tambahan koalisi dalam Pemerintahan Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Akan tetapi, Karding menyebut ada konsekuensi jika koalisi terbatas dilakukan partai Pemerintah dengan Gerindra.
"Cuma tentu memang kalau kebersamaannya terbatas hanya di legislatif, atur pola kebersamannya juga butuh, jadi PR tersendiri, tidak mudah secara teknis," kata Karding.
Namun demikian, Karding tidak menutup kemungkinan bergabungnya Gerindra dengan koalisi Pemerintah di kabinet maupun di Parlemen. Meskipun Karding menilai hal itu sebatas spekulasi, mengingat saat ini belum ada pembahasan secara formal terkait hal tersebut di antara partai koalisi Pemerintah.
"Ya sekali lagi karena belum ada pembahasan secara formal soal sikap politik dari semua partai, maupun partai-partai yang bergabung KIK dan juga belum ada arahan konkrit dari Pak Jokowi maka yang kita bicarakan sekarang masih pada spekulasi-spekulasi atau asumsi asumi," kata Karding.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Joko Widodo (Jokowi). Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7)
Keputusan bergabung itu, kata Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan bahwa Partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
"Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai Presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerindra tidak akan pernah minta jabatan," kata dia.
Sejauh ini, Ferry menegaskan, Gerindra belum menentukan sikap politiknya pasca pertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7). "Gerindra belum memutuskan bergabung atau tidak, itu harus diputuskan pada forum partai masing-masing," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika