REPUBLIKA.CO.ID, EL PASO -- Biro investigasi federal Amerika Serikat (AS) FBI mengatakan tidak ada data intelijen kredibel yang menunjukkan pelaku dua penembakan massal bekerja bersama kelompok yang merencanakan serangan. Dua penembakan massal yang menimpa warga AS terjadi dalam kurun waktu 24 jam.
Pertama, penembakan terjadi di El Paso, Texas, yang menewaskan 20 orang. Penembakan kedua terjadi di Dayton, Ohio, yang menewaskan 10 orang termasuk sang pelaku.
Dalam konferensi pers, Senin (5/8), Agen Khusus FBI Jeanette Harper mengatakan penyidik federal memfokuskan wawancara mereka terkait penembakan di sekitar Dallas dan San Antonio. Harper juga meminta siapa pun yang memiliki foto atau video dari lokasi penembakan atau sekitar Dallas mengunggahnya di situs FBI.
Pelaku penembakan di El Paso, Texas, yakni Patrick Wood Crusius berasal dari pinggir kota Dallas, 600 mil dari lokasi penembakan di Walmart, Mal Cielo Vista. Harper mengatakan pelaku tidak memiliki kontak di El Paso.
Kepolisian El Paso Sersan Robert Gomez mengatakan penembakan terjadi di Walmart dan tempat parkir mal Cielo Vista. Tidak sampai ke area perbelanjaan lainnya.
Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan negaranya berencana mengambil tindakan hukum kepada siapa pun yang menjual senjata kepada Crusius. Tindakan hukum ini dapat membuat pelaku dan penjual senjata diekstradiksi ke Meksiko.
"Sangat mendesak bagi kami melakukan aksi korespondensi melawan senjata api," kata Ebrard.
Ebrard berulang kali menyinggung tentang banjirnya senjata api ilegal dari AS ke Meksiko sebagai faktor tingginya kekerasan senjata api di Meksiko. Kepemilikan senjata api di negara itu sangat dibatasi.
Pemilik senjata harus memiliki izin khusus dan toko senjata pun sangat jarang. Biasanya warga Meksiko memiliki senjata api laras pendek bukan senjata api laras panjang yang digunakan pelaku penembakan El Paso dan Dayton.
Ebrard juga menyebut penembakan El Paso sebagai aksi terorisme terhadap warga Meksiko. Ia mendesak pemerintah AS menetapkan posisi yang jelas melawan kejahatan kebencian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika