Ahad 11 Aug 2019 23:41 WIB

Bamsoet: Berikan Kesempatan Presiden Gunakan Hak Prerogatif

Bamsoet menilai, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf tengah tarik-menarik kepentingan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo.
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar partai-partai politik memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam penyusunan menteri kabinet. Bamsoet merespons pernyataan anggota partai koalisi terkait jatah menteri.

"Setelah pemilu presiden selesai dan dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, saat ini partai-partai pengusung saling tarik-menarik kepentingan siapa mendapat apa, dan siapa mendapat berapa kursi di kabinet," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Ahad (11/8).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disampa Bamsoet, di satu sisi, wajar saja jika partai-partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Amin, yang telah bekerja keras bersama-sama memenangkan presiden pejawat (incumbent) tersebut menuntut agar kursi kabinet adalah diberikan kepada partai pemenang. Namun, disisi lain, kata Bamsoet, ada kepentingan bangsa yang lebih besar yang harus didahulukan oleh Presiden Jokowi, yakni terjaganya situasi politik nasional yang kondusif, agar rencana pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua dapat dituntaskan dengan baik.

"Pilihan rekonsilasi atau tidak, harus diletakkan pada kepentingan bangsa," ucapnya.

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, partai-partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin, agar memberikan kesempatan penuh kepada Presiden terpilih menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan menteri kabinet. "Kesempatan itu termasuk memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih untuk memutuskan, rekonsiliasi terbatas atau tidak. Sebaiknya, partai-partai politik termasuk Partai Gerindra dan lain-lainnya siap mengawal dan bekerja dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024," tuturnya.

Menurut Bamsoet, seperti diketahui bahwa sinyal Partai Gerindra akan bergabung ke koalisi Presiden Jokowi dianggap menguat setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, pada 8 Agustus 2019. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto seakan menjadi bintang di acara tersebut dengan berkali-kali disapa oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dalam sambutannya, Megawati bahkan menyapa secara khusus mantan calon wakil presidennya pada pemilihan presiden tahun 2009. Prabowo Subianto pun sebelumnya menyatakan akan menyusun gagasan di bidang ketahanan pangan dan energi untuk diajukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Sejumlah sumber juga menyebut Partai Gerindra akan mengincar kursi Menteri Pertanian. Tetapi, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengklaim partainya belum bicara ihwal menteri kabinet.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement