REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) menyebutkan mayoritas responden tidak sepakat perpindahan ibu kota. Mayoritas yang tidak setuju adalah responden dari DKI Jakarta.
Pendiri KedaiKopi Hendri Satrio menyebutkan, sebanyak 39,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.
Di dalam survei yang dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 ini, menurut Hendri, ditemukan bahwa 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota. Sementara 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1 persen sepakat ibu kota pindah.
"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Hendri, Senin (26/8), Kunto Wibowo.
Ditambahkannya, belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota, dan minimnya informasi usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan ibu kota, menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.
"Pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI,” kata Hendri.
Menurut dia, ada tiga alasan Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru Indonesia. Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh.
Hendri juga mengatakan bahwa rencana pemindahan ibukota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru. "Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim dan Rakyat Indonesia juga bersiap", kata Hendri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika