REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan dapat mengentaskan status desa tertinggal pada 2020. Berdasarkan data 2019, jumlah desa tertinggal di Jatim menurut Indeks Desa Membangun (IDM), adalah 361 desa. Sedangkan menurut kualifikasi BPS melalui data Penataan Potensi Desa (Podes) sebanyak 82 desa.
"Seluruh desa tertinggal baik menurut kualifikasi Kemendes maupun BPS sama-sama harus kita ikhtiarkan agar meningkat menjadi desa berkembang, selanjutnya menjadi desa maju mandiri. Saya berharap desa tertinggal di Jatim bisa dientaskan pada tahun 2020," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (4/9).
Menurut Khofifah, setiap OPD tidak mungkin bisa mewujudkan desa mandiri atau desa tertinggal sendirian. Semua OPD, kata dia, harus mampu mendorong terwujudnya seluruh derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tertinggal agar lekas mandiri.
"Kalau kita ikhtiar bersama bergandengan tangan dan kerja keras, maka pada 2020 tidak berlebihan jika pemprov Jatim menargetkan masa graduasi mengentaskan 361 desa tertinggal di Jatim dapat kita wujudkan," ujar Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu meminta kepada peneliti untuk dapat membantu pemetaan detail intervensi yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim. Tentunya dengan bersinergi dengan semua elemen strategis di Jatim, khususnya melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
"Solusi inovatif terkait penurunan kemiskinan di desa juga penting mengingat kemiskinan di desa di Jatim pada maret 2019 masih 14,43 persen. Secara kuantitatif tertinggi di Indonesia," kata Khofifah.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Erani Yustika mengatakan, ia miliki tiga saran atau rekomendasi untuk Jawa Timur agar bisa mewujudkan 361 desa tertinggal naik kelas menjadi desa mandiri. Menurutnya yang utama harus dilakukan adalah melakukan identifikasi di masing-masing desa tertinggal.
"Tugaskan kepada Bapemas untuk identifikasi kondisi dan data 361 desa tersebut. Tentu kerja sama dengan Dinas PMD kabupaten/kota penting dalam hal ini," kata dia.
Peta desa tertinggal juga menurutnya harus jelas, baik potensi dan persoalannya. Sistem informasi itu menjadi modal awal, plus pemahaman yang utuh terhadap konsep Indeks Desa Membangun.
Saran kedua adalah agar Pemprov Jawa Timur mengundang langsung 361 kepala desa lengkap dengan pendamping desa ke Surabaya. Mereka dikumpulkan jadi satu untuk diberi bekal pengembangan desa selama beberapa hari.
"Sebut saja ini semacam Klinik Desa. Dengan mengajak kampus, lembaga riset, dunia usaha BUMN, BUMD, swasta, LSM, dan seterusnya sebagai pemateri. Dengan begitu para kepala desa dan pendamping desa akan dibuat melek pengetahuannya," kata Erani.
Selesai klinik tersebut, Erani menyarankan, setiap kepala desa diajak untuk membuat peta jalan pembangunan desa yang akan diimplementasikan. Guna melengkapi langkah strategis dalam rangka mengentaskan 361 desa tertinggak tersebut, dia juga menyarankan Pemprov Jatim untuk menunjuk sekitar 36 kampus untuk mendampingi desa tersebut.
"Ajak 36 kampus itu untuk mendampingi desa tertinggal minimal semlama setahun. Masing-masing kampus mendampingi 10 desa sampai desa tersebut menjadi desa berkembang atau maju," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika