REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Ikhwanuddin, Hartifiany Praisra
Pertemuan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), PB Djarum, PBSI, dan Kemenpora akhirnya menghasilkan kesepakatan penggantian nama Audisi PB Djarum yang sempat menjadi polemik. Kesepakatan itu dibuat setelah beberapa pihak terkait saling bertemu di kantor Kemenpora RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Pihak terkait sepaham menghadirkan jalan tengah untuk mengakhiri perdebatan di tengah masyarakat. Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua KPAI Susanto, Sekjen PBSI Achmad Budiharto, Pengurus PB Djarum Lius Pongoh, dan Menpora RI Imam Nahrawi, diterangkan alasan utama adanya kesepakatan itu karena mempertimbangkan ketersediaan atlet bulutangkis usia muda secara selektif dan berjenjang dalam berkontribusi bagi proses pembibitan atlet
bulutangkis nasional.
PB Djarum sepakat untuk mengubah nama yang semula 'Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019' menjadi 'Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis' tanpa menggunakan logo, merek dan brand image Djarum. Kemudian, KPAI setuju untuk mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentian Audisi Umum Beasiswa Djarum.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi menyampaikan, pertemuan itu melahirkan beberapa kesimpulan yang disepakati sebagai solusi terkait audisi bulu tangkis. Seluruh pihak ingi, proses pengembangan atlet muda dapat terus berkesinambungan dengan catatan penting yang sudah dipahami.
"Alasan utama adanya kesinambungan audisi bulutangkis ini adalah dengan mempertimbangkan ketersediaan atlet bulu tangkis muda secara selektif dan berjenjang dalam berkontribusi bagi proses pembibitan nasional," kata Imam.
Selain itu, menurut Imam, bulu tangkis masih menjadi salah satu cabor penyumbang utama perolehan medali di sejumlah ajang internasional termasuk Olimpiade dan Kejuaraan Dunia BWF. "Semoga (pertemuan ini) mengakhiri kekhawatiran dan kecemasan atlet muda, orang tua dan masyarakat tentang masa depan bulu tangkis," ujar Imam.
Perwakilan PB Djarum Lius Pongoh mengapresiasi pertemuan dengan KPAI, Kemenpora RI dan PBSI di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (12/9). Ia menyampaikan, ada atau tidak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, audisi bulu tangkis akan tetap berjalan dan mengikat.
"Kami apresiasi Bapak Menpora atas peran beliau memimpin rapat ini kami KPAI dan PB Djarum bisa berembug bareng dan menyepakati beberapa hal," kata Lius.
Lius berharap, publik jernih melihat polemik yang terjadi agar menumbuhkan pengembangan prestasi di bidang bulu tangkis semakin baik. Luis menegaskan, pihaknya tidak ingin menjadi pihak yang melanggar Undang-undang Perlindungan Anak dan KPAI sudah sepakat untuk menarik surat yang diterbitkan KPAI.
"Untuk tahun 2019 kami akan tetap berjalan untuk audisi karena sesuai agenda masih ada tiga kota yakni Solo, Surabaya dan Kudus untuk tahun 2020 kami akan konsolidasi internal terlebih dahulu," ujarnya.
KPAI berulang kali menegaskan, tidak berniat menghentikan kegiatan audisi bulu tangkis yang diselenggarakan oleh PB Djarum. Namun, KPAI menginginkan unsur-unsur terkait kegiatan promosi rokok dihilangkan dari kegiatan yang melibatkan anak-anak tersebut.
Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty mengatakan KPAI tidak ingin menghentikan audisi selama dalam audisi tidak ada eksploitasi terselubung melalui promosi tidak langsung produk rokok. Dalam kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis PB Djarum, menurut dia, anak-anak secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya promosi produk rokok.
"Kenapa dikatakan sebagai promosi? Karena kalau sudah dipakai, mereka kan berarti tidak ada unsur pajaknya, tidak ada batas waktu sampai kapan dipakai," katanya Usai bertemu dengan Sekretaris Daerah Banyumas Wahyu Budi Saptono di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (9/9).
Selain itu, ia menyebut kegiatan audisi itu memuat upaya denormalisasi produk-produk yang berbahaya. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, rokok merupakan produk bahaya sehingga ada pembatasan dalam peredaran, promosi, dan interaksi anak-anak.
Ia menjelaskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh rokok sebetulnya tidak boleh disiarkan secara langsung oleh media. "Tentu format audisi ini walaupun audisinya tidak kita hentikan tapi harus melakukan penyesuaian yang baru. Atas dasar itu, maka audisi dengan bentuk yang sekarang memang akan diakhiri," katanya.
Sekretaris Jendral (Sekjen) PBSI Achmad Budiharto mengakui, polemik tersebut berkembang sangat pesat. Menurutnya, hal tersebut bisa merugikan bulu tangkis di Indonesia.
Budi secara langsung datang ke Purwokerto, Jawa Tengah, untuk memantau audisi umum tersebut. Ia ingin melihat apakah polemik tersebut berdampak di lapangan.
"Antusiasme dari peserta masih luar biasa. Kesungguhan mereka dalam menjalani seleksi ini menggembirakan untuk bulu tangkis," kata Budi di GOR Satria, Purwokerto, Senin (9/9).
Budi menyayangkan audisi umum akan dihentikan. Menurutnya, PBSI pun terkejut dengan adanya keputusan untuk menghentikan audisi tahunan tersebut.
"Tentu saja tragis, konsen kami di PBSI adalah kami sedang membangun. Dulu ada masanya bulu tangkis bukan menjadi kebanggaan masyarakat. Tapi juga peminatan orang tua terhadap anak ke bulu tangkis mengecil," kata Budi.
Budi mengaku beban berat sedang ditanggung oleh PBSI. Sebagai salah satu olahraga yang sering mengharumkan nama Indonesia, peran pembinaan dari bibit muda memang sangat penting.
"Tugas kami di PBSI membesar, prestasi bagus, ekspektasi yang diberikan ke masyarakat juga harus bagus. PBSI kerja sama dan mendapatkan dukungan penuh dari PB Djarum untuk sama-sama membesarkan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika