Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
Pada aksinya mereka menolak dilakukannya pengesahan RKUHP yang dinilai mengandung banyak masalah, baik secara substansi maupun proses pembahasan.
Advertisement