REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan definisi pesantren menjadi salah satu sumber masalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren. Bagi Muhammadiyah, definisi pesantren dalam RUU tersebut hanya memberi ruang pada model sistem pesantren tradisional dan mu'allimin.

"Justru di situ (definisi pesantren dalam RUU Pesantren) salah satu sumber masalahnya. Definisi yang sekarang hanya mengakomodasi dua model sistem pesantren, yaitu tradisional dan mu'allimin," kata Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi Republika.co.id, Jumat (20/9).

Karena itu, Mu'ti menambahkan, Muhammadiyah mengusulkan tambahan model sistem pesantren yang integral, yakni pesantren yang terintegrasi dengan sistem sekolah atau madrasah formal.

Selain itu, menurut Mu'ti, potensi masalah lain dalam RUU Pesantren terkait istilah kiai. "Ini istilah yang sangat Jawa. Padahal, banyak juga istilah lain seperti buya, tuan guru, ustaz, dan lain-lain," katanya.

Masalah selanjutnya masih terkait istilah kiai, yaitu dari sisi latar belakang pendidikan. "Dalam RUU Pesantren disebutkan, kiai adalah mereka yang lulusan pesantren. Persyaratan tersebut bisa jadi sumber masalah baru," ucap dia.

RUU Pesantren telah disepakati oleh Komisi VIII DPR dan Pemerintah melalui Kementerian Agama pada rapat kerja di Komisi VIII, Kamis (19/9) kemarin. Dengan demikian, RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat peripurna untuk disahkan.

PP Muhammadiyah telah mengirimkan surat permohonan penundaan pengesahan RUU Pesantren pada 17 September lalu yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Surat permohonan itu ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika