REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjanjanto, menampik kabar adanya bentrok TNI-Polri di Mess Lumba-Lumba Perwira Tinggi Marinir TNI AL, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/9) malam. Menurutnya, prajurit yang ada di dalam justru membantu mengusir para pendemo.
"Yang terjadi di lapangan kemarin, justru prajurit marinir mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan bisa menghalau para pengunjuk rasa untuk dipukul mundur, atau dimundurkan, sampai ke Senayan atau Bendungan Hilir," jelas Hadi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9).
Menurut Hadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengunjuk rasa tidak diperbolehkan masuk ke dalam instansi militer. Itu termasuk di wilayah Wisma Lumba-Lumba, lokasi terjadinya dugaan bentrokan antara TNI-Polri tersebut.
"Anggota TNI, khususnya marinir, yang ada di Mess Lumba-Lumba tersebut justru membantu mengusir para pendemo tadi untuk keluar dan mundur sampai ke Bendungan Hilir. Sampai saat ini pun tidak ada permasalahan antara TNI dan Polri terkait dengan tugas pengamanan," kata dia.
Situasi aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI pukul 16.58 WIB. Polisi terus memukul mundur mahasiswa dengan menggunakan gas air mata.
Terkait adanya tembakan gas air mata yang masuk ke wilayah Mess Lumba-Lumba, Hadi menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar. Wajar karena lokasi tersebut berada di dekat dengan lokasi demonstrasi. Jangankan di sana, kata dia, di kantornya yang ada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pun gas air mata pernah masuk ke dalamnya.
"Di depan Istana Negara pun pada waktu unjuk rasa, kantor saya di Merdeka Barat juga kemasukan gas air mata. Hampir masuk ke halaman belakang, sama halnya dengan yang di Mess Lumba-Lumba," terangnya.
Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menilai, ada pihak yang memanfaatkan isu tersebut untuk memecah belah sinergitas TNI-Polri. Kejadian seperti itu, kata Wiranto, tidak hanya terjadi kali ini saja. "Kalau ada pihak-pihak yang melontar hoax, provokasi sebetulnya tidak ada. Selalu ada pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan ini," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika