Senin 30 Sep 2019 05:30 WIB

Legislasi DPR 2014-2019 Layani Kepentingan Elite

UU MD3 menambah jumlah pimpinan DPD, sementara UU KPK mengurangi kewenangan KPK.

Foto: republika
Legislasi 2019 melayani elite politik.

REPUBLIKA.CO.ID, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyimpulkan produk legislasi DPR periode 2014-2019 hanya dibuat untuk melayani elite tertentu saja. Salah satunya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU KPK 

 

UU MD3 direvisi tiga kali yang intinya mengubah aturan soal jumlah kursi pimpinan MPR

 

- Revisi pertama 5 Desember 2014 menjadi 5 pimpinan 

- Revisi kedua 12 Februari 2018 menjadi 8 pimpinan 

- Revisi ketiga 16 September 2019 menjadi 10 pimpinan 

 

UU KPK

- Adanya pembentukan Dewan Pengawas 

- Izin penyadapan 

- Kewenangan SP3 

- Status kepagawian KPK menjadi ASN 

- Status kelembagaan KPK jadi lembaga eksekutif 

 

 

Pengolah: Esthi Maharani 

Sumber: Data Republika

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
PDIP akan Ajukan Kembali Puan Maharani Jadi Ketua DPR 2024-2029
news - 08 April 2024, 06:37
PDIP akan Ajukan Kembali Puan Maharani Jadi Ketua DPR 2024-2029
Pimpinan DPR Sebut Mayoritas Partai Sepakat tak Melakukan Revisi UU MD3
news - 04 April 2024, 14:08
Pimpinan DPR Sebut Mayoritas Partai Sepakat tak Melakukan Revisi UU MD3
Puan Gelengkan Kepala Saat Ditanya Revisi UU MD3 dan Jokowi yang Ingin Ambil Alih PDIP
news - 04 April 2024, 13:00
Puan Gelengkan Kepala Saat Ditanya Revisi UU MD3 dan Jokowi yang Ingin Ambil Alih PDIP
Fraksi Golkar: Suara Terbanyak yang Jadi Ketua DPR
news - 03 April 2024, 17:40
Fraksi Golkar: Suara Terbanyak yang Jadi Ketua DPR
Fraksi Golkar Tegaskan Ikuti UU MD3 yang Ada untuk Posisi Ketua DPR
news - 03 April 2024, 16:34
Fraksi Golkar Tegaskan Ikuti UU MD3 yang Ada untuk Posisi Ketua DPR
PDIP Bakal Digoyang di DPR? Baleg: Sampai Hari Ini tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3
news - 03 April 2024, 13:56
PDIP Bakal Digoyang di DPR? Baleg: Sampai Hari Ini tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3
Pimpinan Baleg <em>Ngaku</em> tak Tahu Masuknya Revisi UU MD3 dalam Prolegnas
news - 02 April 2024, 19:47
Pimpinan Baleg Ngaku tak Tahu Masuknya Revisi UU MD3 dalam Prolegnas
Revisi UU MD3 Mendadak Masuk Prolegnas, Jatah Kursi Ketua DPR PDIP akan Direbut Golkar?
news - 02 April 2024, 19:10
Revisi UU MD3 Mendadak Masuk Prolegnas, Jatah Kursi Ketua DPR PDIP akan Direbut Golkar?
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍۗ
Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.

(QS. Asy-Syura ayat 41)
Berita Lainnya
Pekerja merapikan produk UMKM yang dijajakan di Pojok UMKM Inalum, Gedung PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero), Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatra Utara, Kamis (5/1/2023) (ilustrasi). Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, menyatakan, diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai basis data usaha kecil menengah (UKM) seluruh Indonesia.
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
PT Rajawali Nusindo yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi baik food maupun non-food menargetkan pendapatan Rp 5,2 triliun pada tahun ini.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
Kantor Pusat Perusahaan Qatar National Bank (QNB) di Doha, Qatar, 13 Januari 2015. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) melaporkan kerugian Rp 400,7 miliar pada akhir 2022.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
Pengunjung melihat sejumlah produk UMKM yang dipajang pada Pasar Kreatif Bandung Store di Trans Studio Mall, Kota Bandung, Selasa (31/1/2023). Realisasi KUR klaster untuk UMKM pada 2020 mencapai Rp 4,8 triliun.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini infografis
Advertisement