REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah massa mahasiswa yang mengikuti aksi di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat, terus bertambah. Sekitar pukul 14.30 WIB, tiba tiga bus yang mengangkut sekitar 200 mahasiswa dari sejumlah kampus.
Ratusan mahasiswa itu tertahan dan tidak bisa bergerak maju ke arah Istana Merdeka, karena jalan utama menuju istana ditutup kawat berduri. Jalan yang ditutup di antaranya adalah Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Majapahit, dan Jalan Veteran III.
Tak hanya mahasiswa, demonstrasi yang berlangsung di patung kuda juga diikuti kelompok kepemudaan lain dan serikat petani. Selain menuntut penolakan terhadap revisi UU KPK dan sejumlah rancangan UU kontroversial, mereka juga menuntut penegakan reforma agraria dan keadilan distribusi lahan bagi petani.
Dalam aksi yang digawangi Forum Perjuangan Rakyat ini ada 10 hal yang disuarakan oleh massa di kawasan patung kuda. Sepuluh poin tersebut adalah tuntutan terhadap Jokowi untuk serius menangani kebakaran hutan dan lahan, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan pembakar hutan, moratorium HGU bagi perusahaan besar, pembatalan RUU Pertanahan hingga revisi UU KPK yang telah disahkan, dan desakan agar Presiden Jokowi untuk mengusir tewasnya dua mahasiswa di Kendari saat menyampaikan aspirasinya.
Tuntutan lainnya, Jokowi diminta mencopot pejabat publik yang dianggap lalai dalam menangani demonstrasi hingga ada korban jiwa, Jokowi juga diminta untuk menghentikan kekerasan di Tanah Papua, dan permintaan agar Presiden memenuhi hak-hak rakyat Papua. Selain itu, Jokowi juga diminta menghentikan penangkapan terhadap rakyat yang menyampaikan aspirasi politik dan desakan agar Jokowi menegakkan reformasi agraria yang sejati.
"Tolak dan lawan seluruh Undang-Undang yang antirakyat, padamkan api dan selamatkan korban jiwa," ujar orator di hadapan massa yang berkumpul.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan tak keberatan bila mahasiswa kembali menggelar demonstrasi pada hari ini. Jokowi, yang hari ini berkantor di Istana Bogor, meminta mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara damai tanpa merusak fasilitas umum.
"Nggak apa, konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis. Kita mendengar kok, sangat mendengar," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika