REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkritik keras penyelidikan pemakzulan yang dilancarkan terhadapnya. Menurut mantan pengusaha real estate itu, pemakzulan yang digelar House of Representative lebih seperti kudeta.
"Semakin lama saya mempelajarinya dan setiap harinya saya tiba pada kesimpulan apa yang terjadi saat ini bukan pemakzulan, tapi kudeta," cicit Trump di Twitter, Rabu (2/10).
Pada Rabu (25/9) pekan lalu, Ketua House of Representative Nancy Pelosi resmi menggelar penyelidikan pemakzulan terhadap Trump. Pelosi akhirnya setuju menggelar langkah pemakzulan setelah ada tekanan dari anggota Partai Demokrat lainnya.
Penyelidikan ini mencari tahu apakah Trump menyelewengkan kekuasaannya dan meminta bantuan kepada pemerintah asing untuk menjegal mantan wakil presiden Joe Biden dan membuatnya terpilih kembali sebagai presiden. Pelosi mengatakan tindakan semacam itu sebagai 'pengkhianatan atas sumpah jabatan'.
"(Pemakzulan) bertujuan mengambilalih kekuatan rakyat, pilihan mereka, kebebasan mereka, amademen kedua mereka, agama, militer, tembok perbatasan, dan hak yang diberikan Tuhan sebagai warga Amerika Serikat," tambah Trump.
Berdasarkan catatan percakapan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Trump menekan Zelenskiy berkoordinasi dengan Jaksa Agung AS dan pengacara pribadinya untuk menyelidiki mantan wakil presiden Joe Biden. Sambungan telepon itu dilakukan setelah Trump memerintahkan pembekukan bantuan senilai 400 juta dolar AS ke Ukraina. Bantuan akhirnya diberikan setelah Trump menelepon Zelenskiy.
Dalam penyelidikan pemakzulan ini, para anggota House of Representative dari Partai Demokrat sudah mengeluarkan surat panggilan kepada pengacara pribadi Trump yaitu Rudy Giuliani. Tiga komite House mengincar dokumen yang terkait dengan skandal Ukraina.
Guiliani dipanggil ke gedung Kongres pada 15 Oktober mendatang. Partai Demokrat bergerak cepat setelah Pelosi mengumumkan penyelidikan pemakzulan presiden. Pada hari Jumat (28/9) lalu tiga komite mengumumkan Menteri luar Negeri Mike Pompeo juga sudah dipanggil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika