REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sepanjang musim kemarau yang terhitung sejak Februari hingga awal Oktober 2019 tidak terjadi kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Kendati demikian, TNGGP membantu kebakaran hutan di kawasan lain.

"Memang ada beberapa laporan terjadi kebakaran lahan seperti di wilayah Cisarua dan Balekambang, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak masuk dalam kawasan hutan TNGGP. Namun, kami tetap membantu proses pemadaman agar tidak merembet ke kawasan," kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Wahju Rudianto di Sukabumi, Sabtu (5/10).

Menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan musim kemarau akan terjadi di wilayah Jabar hingga November 2019. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi kebakaran hutan, ia melakukan sosialisasi kepada wisatawan, warga maupun pengunjung ke objek wisata alam yang ada di TNGGP agar tidak melakukan aktivitas yang bisa berpotensi terjadinya kebakaran.

Salah satunya tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, membakar lahan pertanian dan lainnya yang sekitar maupun dekat kawasan taman nasional. Kemudian, BBTNGGP secara intens melakukan patroli untuk melakukan pecegahan.

Selain itu, petugas yang melakukan patroli maupun pengawasan juga dilengkapi alat-alat pemadam kebakaran yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. BBTNGGP berharap, kawasan TNGGP selama kemarau ini tetap terjaga dan tidak terjadi kebakaran.

"Pengawasan dan pemantauan secara ketat kami lakukan baik itu terhadap pengunjung atau wisatawan, warga maupun pengelola kawasan agar bersama-sama melakukan pencegahan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan manusia tetapi flora dan fauna yang menghuni TNGGP," tambahnya.

Di sisi lain, Wahju menjelaskan untuk jalur pendakian menuju Gunung Gede dan Pangrango meskipun saat ini masih kemarau tetap dibuka. Namun pada awal Agustus 2019, jalur ditutup yang bertujuan untuk pemulihan ekosistem dan antisipasi terjadinya kebakaran hutan.

Kendati demikian, BBTNGGP secara rutin melakukan evaluasi dan jika ada peringatan dari BMKG terkait informasi yang bisa membahayakan kawasan maka pihaknya bisa saja melakukan penutupan jalur pendakian untuk umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika