REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Parti Gerindra, Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat menyeluruh. Namun, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengaku hal tersebut sulit direalisasikan.
"Untuk menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini tidak setuju, ini tidak setuju. Dua saja (yang diamandemen) tidak setuju, ya tidak bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani," ujar Zulhas di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).
Ia menjelaskan, amandemen terbatas saja menurutnya sulit dilakukan, karena harus ada kesepakatan dari semua fraksi di MPR. Maka dari itu, amandemen UUD 1945 secara menyeluruh akan sulit direalisasikan karena tentunya akan memakan waktu yang lama.
"Mungkin suatu saat (amandemen UUD 1945 secara menyeluruh), tapi saya tidak tahu kapan. Tapi sekarang ini terbatas aja tidak mudah. Jadi amandemen terbatas saja sungguh-sungguh sulit juga," ujar Zulhas.
Meski begitu, Ketua Umun Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai baik kesepakatan antara Prabowo dan Surya Paloh perihal amandemen UUD 1945 ini. Namun, hal itu dapat dilakukan jika ada momentum yang tepat.
"Tapi memang kan ada momentum, seperti dulu waktu (tahun 2002) amendemen itu ada momentum. Hanya apakah ada momentum atau tidak saya kira pada akhirnya tergantung pada keputusan politik partai-partai," ujar Zulhas.
Diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyepakati tiga hal. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bersifat menyeluruh.
"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelolah negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate di Jakarta, Ahad (13/10).
Surya Paloh menjelaskan bahwa dirinya dan Prabowo Subianto ingin amandemen UUD 1945, tidak terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN saja. Salah satu yang disinggungnya adalah soal pemilihan umum.
"Banyak hal masalahnya, misalnya katakan pemilu serempak. Rumusan masalah konstitusi berdasarkan tafsiran dari pada UUD. Kita pikirkan bersama harus lanjut 5 tahun ke depan pemilu serentak, atau kembali berpisah, pemilu legislatifnya, pilpresnya," ujar Surya Paloh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika