#uud-45

Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Dalam rapat tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.Prayogi/Republika.

Sabtu , 05 Feb 2022, 16:38 WIB

Gugatan UU IKN Dianggap Sebagai Bentuk Protes yang Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendukung gugatan yang dilakukan kelompok masyarakat terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, pengajuan...

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini

Jumat , 01 Oct 2021, 18:45 WIB

PBNU: Tidak Ada Pertentangan antara Islam dan Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam momentum Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021, Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Menurut Helmy, NU memandang bahwa Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang sudah final. "Dalam sudut Pandang kami jelas bahwa Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang bersifat final. Pada Musyawarah Nasional Alim...

Rabu , 08 Sep 2021, 06:29 WIB

Wacana Amendemen UUD 45, Peneliti Ingatkan Kudeta di Guinea

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Populi Center, Usep S...

Kamis , 02 Sep 2021, 10:13 WIB

PBB Sebut Jokowi Tolak Mengajukan Amendemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang lima...

Kamis , 02 Sep 2021, 06:50 WIB

Amendemen UUD, Nasdem: Presiden Jadi Mandataris MPR?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari...

Partisipasi harus dibuka untuk respons wacana amendemen UUD 1945. MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamendemen UUD 1945 (ilustrasi).

Kamis , 02 Sep 2021, 02:30 WIB

Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD Perlu Libatkan Elemen Bangsa

Selasa , 31 Aug 2021, 13:33 WIB

Zulkifli Hasan: Amendemen UUD 1945 Sulit Terjadi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate

Kamis , 26 Aug 2021, 06:05 WIB

Jokowi dan Parpol Koalisi Diklaim tak Bahas Amendemen UUD

Hamdan Zoelva menilai wacana amendemen UUD 1945 tidak mendesak.

Jumat , 20 Aug 2021, 11:55 WIB

Wacana Amendemen UUD, Hamdan Zoelva: Apa Urgensinya?

Jumat , 20 Aug 2021, 08:41 WIB

Wacana Amendemen UUD Dinilai Celah Presiden Dipilih MPR Lagi

Kamis , 19 Aug 2021, 12:57 WIB

Wacana Amendemen UUD Dinilai Upaya Kembalikan Kekuatan MPR

Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan Demokrat merasa wacana amendemen UUD 1945 tidak tepat di saat fokus seharusnya dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19.

Kamis , 19 Aug 2021, 10:00 WIB

Wacana Amendemen UUD 1945 di Tengah Pandemi tidak Bijak

Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemen (ilustrasi).

Kamis , 19 Aug 2021, 08:45 WIB

Rencana Amendemen UUD Saat Pandemi Dinilai Mengada-ada

Pimpinan MPR Temui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (17/10).

Kamis , 17 Oct 2019, 11:53 WIB

JK Minta MPR Serap Aspirasi Publik Soal Amendemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Kamis , 17 Oct 2019, 09:13 WIB

Demokrat Belum Mau Bersikap Soal Amendemen UUD 1945

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Rabu , 16 Oct 2019, 16:45 WIB

Politikus PKS: Zalim Jika Masa Jabatan Presiden Ditambah

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersiap memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Rabu , 16 Oct 2019, 16:23 WIB

Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 tak Bahas Sistem Pilpres

Amendemen UUD 1945 Diprediksi Jadi Isu Krusial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan amendemen atas UUD 1945 dalam hal mengembalikan fungsi Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) diperkirakan akan menjadi isu krusial yang diutamakan pemerintah pada lima tahun mendatang. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa agenda amendemen UUD 1945 secara umum harus dipantau dengan seksama"Kalau melihat perkembangannya sebenarnya akan menguat kepentingan pemerintah untuk...

Rabu , 16 Oct 2019, 12:43 WIB

Urgensikah Amendemen UUD 1945 Dilakukan Saat Ini?

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sebelum konferensi pers tentang pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019).

Rabu , 16 Oct 2019, 00:18 WIB

Pengamat: PDIP akan Jadi Rujukan Soal Amendemen UUD

[ilustrasi] Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil MPR Jazilul Fawaid (kiri), Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ahmad Basarah (kanan) bersiap memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Selasa , 15 Oct 2019, 13:13 WIB

Amendemen UUD 1945, PKB untuk Sementara Fokus ke GBHN

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Ahmad Basarah (kanan) usai memimpin rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok anggota DPD di ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Selasa , 15 Oct 2019, 11:58 WIB

Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 tak Jadi Bola Liar

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan usai menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10). Menurut Zulkifli, Wiranto sudah mulai berlatih berdiri dan duduk.

Senin , 14 Oct 2019, 13:02 WIB

Zulhas Sebut Amandemen UUD 45 Menyeluruh Itu Sulit

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) disela memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Kamis , 10 Oct 2019, 20:03 WIB

Belum Sepakatnya Fraksi di MPR Soal Batasan Amendemen UUD

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Kamis , 10 Oct 2019, 19:01 WIB

Pimpinan MPR Temui Megawati Minta Masukan Amendemen UUD

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama sembilan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Zulkifli Hasan dan Fadel Muhammad (dari kiri) sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Rabu , 09 Oct 2019, 20:14 WIB

PDIP akan Tetap Perjuangkan Amandemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersama Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan bersalaman sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Rabu , 09 Oct 2019, 19:03 WIB

Bamsoet Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945

Selasa , 08 Oct 2019, 14:40 WIB

PKB Setuju UUD 1945 Diamendemen Secara Terbatas

Selasa , 20 Aug 2019, 11:52 WIB

Ada Udang di Balik Gedung Kura-Kura

Sabtu , 17 Aug 2019, 18:27 WIB

Hasto Tegaskan Jokowi dan PDIP Sejalan Terkait GBHN

Sabtu , 17 Aug 2019, 14:46 WIB

Prabowo: Perjuangan Gerindra Kembali ke UUD 1945 yang Asli

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyapa jurnalis usai Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jumat , 16 Aug 2019, 19:23 WIB

Pengamat Nilai Jokowi Tepat Tolak Pilpres Lewat MPR

Pegawai melakukan geladi bersih pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Kamis , 15 Aug 2019, 20:34 WIB

Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Atas Upaya Amandemen UUD 1945

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Kamis , 15 Aug 2019, 20:22 WIB

Demokrat Setujui Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN

Andre: Gerindra Dukung GBHN Dihidupkan Kembali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mendukung rencana pengembalian fungsi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR) lewat amandemen terbatas UUD 1945. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan sikap Gerindra.Andre menyatakan GBHN bermanfaat agar arah pembangunan bangsa punya skema yang jelas. Sehingga walau kepemimpinan berganti, arah pembangunan melaju di jalur yang sama."Gerindra dukung...

Kamis , 15 Aug 2019, 15:00 WIB