REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Dewan Keamanan PBB mengutuk keras serangan bom terhadap sebuah masjid di Afghanistan yang terjadi pada Jumat pekan lalu. PBB menilai serangan itu sebagai tindakan keji dan pengecut.
“Para anggota Dewan Keamanan menyatakan simpati dan belasungkawa terdalam kepada keluarga para korban dan Pemerintah Afghanistan serta berharap pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka,” kata Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pernyataan pada Senin (21/10), dikutip laman resmi PBB.
Dewan Keamanan menekankan perlunya pertanggung jawaban dari seluruh pihak yang terlibat dalam serangan tersebut dan membawa mereka ke pengadilan. “Para anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali bahwa terorisme dalam segala bentuk dan wujudnya merupakan salah satu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” katanya.
Dewan Keamanan menegaskan setiap tindakan terorisme adalah kriminal dan tak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasi para pelaku. Mereka mendorong semua negara untuk bekerja sama dan memerangi terorisme.
Pada Jumat pekan lalu, serangan bom terjadi di sebuah masjid di Distrik Haska Mena, Provinsi Nangarhar. Setidaknya 69 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Pekan lalu Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) merilis laporan yang mendokumentasikan jumlah korban sipil di Afghanistan antara Januari hingga September. Jumlahnya merupakan yang tertinggi, yakni mencapai 8.239 korban sipil. Sebanyak 2.563 di antaranya adalah korban tewas.
“Korban sipil pada tingkat rekor tertinggi jelas menunjukkan perlunya semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan perhatian lebih besar dalam melindungi penduduk sipil, termasuk melalui tinjauan selama operasi tempur,” ujar Kepala UNAMA Tadamichi Yamamoto.
Menurut dia, jumlah korban sipil yang tinggi menandakan sangat pentingnya pembicaraan damai di Afghanistan. Hal itu perlu mengarah pada gencatan senjata dan penyelesaian politik permanen untuk konflik yang telah berlangsung selama 18 tahun. “Tak ada jalan lain ke depan,” katanya.
Kelompok Taliban yang selama ini memerangi Pemerintah Afghanistan masih menolak melakukan pembicaraan dengan pemerintah. Mereka justru menjalin pembicaraan damai dengan Amerika Serikat (AS). Selama ini, Washington adalah sekutu utama Kabul dalam menghadapi Taliban.
Pada September lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menghentikan perundingan damai dengan Taliban. Keputusan itu diambil Trump setelah Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom di Kabul. Sebanyak 12 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk satu tentara AS.
Trump menganggap serangan itu merupakan taktik Taliban untuk memperkuat posisinya dalam perundingan. Harapannya agar hasil pembicaraan dengan AS dapat sesuai dengan kehendak atau keinginan mereka.
Namun akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan negaranya masih berkomitmen melakukan pembicaraan damai dengan Taliban. Perdamaian dan stabilitas di Afghanistan tetap menjadi perhatian AS.
Hal itu diungkap Pompeo setelah adanya serangan bom terhadap masjid di Distrik Haska Mena. “AS tetap berkomitmen untuk perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, dan akan terus berjuang melawan terorisme. Kami mendukung rakyat Afghanistan yang hanya menginginkan perdamaian serta masa depan yang bebas dari tindakan kekerasan yang menjijikan ini,” ujarnya.
Perundingan AS dan Taliban telah berlangsung sejak tahun lalu. Hal utama yang dibahas adalah tentang penarikan pasukan AS dari negara tersebut. Saat ini AS diketahui menempatkan 14 ribu personel militer di Afghanistan.
AS telah mengungkapkan rencananya untuk menarik sekitar 5.000 pasukannya dari Afghanistan. Namun, hal itu tak akan mengurangi tekad dan komitmen AS untuk membantu Afghanistan dalam memerangi kelompok teroris seperti ISIS dan al-Qaeda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika