REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran direksi sejumlah perusahaan pelat merah (BUMN).

Bhima beralasan selama periode lalu banyak pejabat BUMN yang ditunjuk secara serampangan oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut Bhima, selama ini kursi direksi BUMN diisi oleh orang-orang yang hanya sibuk mengikuti keinginan dari Rini Soemarno.

Penunjukannya pun dinilai hanya berdasarkan kedekatan semata alias suka atau tidak suka.

Akibatnya, jajaran direksi BUMN bekerja secara tak profesional.

Untuk itu, Bhima mengusulkan agar para direksi BUMN yang diangkat Rini Soemarno pada akhir masa jabatannya untuk dirombak.

"BUMN yang direksinya diangkat karena motif like and dislike, sebaiknya dibongkar kembali. Mereka sulit bekerja profesional dan independen karena merasa sudah berhutang budi kepada menteri sebelumnya yang mengabaikan transparansi dan melanggar good corporate governance dalam mengubah pengurus BUMN," kata Bhima, akhir pekan ini.

Bhima berharap Erick Thohir bisa mengembalikan BUMN menjadi korporasi yang bekerja secara profesional dan berorientasi kepada kinerja. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada lagi pengangkatan direksi BUMN atas dasar suka atau tidak suka.

"Kepemimpinan menteri BUMN yang baru jangan lagi menciptakan geng atau sekelompok direksi BUMN yang sangat dekat dengan menterinya. Di mana direksi yang tidak masuk ke dalam geng dengan mudah dicopot di tengah jalan meskipun kinerjanya bagus," ujar Bhima.

Seperti diketahui, Rini Soemarno merombak jajaran direksi sejumlah Bank BUMN. Salah satunya BRI. Padahal waktu itu Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar tak ada menteri yang membuat kebijakan strategis jelang habisnya periode pemerintahan 2014-2019.

Menurut Bhima, perombakan itu menunjukkan adanya motif suka dan tidak suka dalam perombakan direksi. Padahal kinerja BRI saat itu sangat bagus.

"Profesionalitas dan integritas direksi BUMN sangat penting agar tidak ada lagi yang terseret kasus korupsi seperti marak terjadi pada masa Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno," kata Bhima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika