Rabu 30 Oct 2019 16:28 WIB

Bupati Pekalongan Usul Tata Niaga Ayam Potong

Selama ini harga ayam sering memicu inflasi.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Dwi Murdaningsih
Pedagang ayam potong melayani pembeli di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selasa (25/6).
Foto: Republika/Prayogi
Pedagang ayam potong melayani pembeli di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selasa (25/6).

REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengusulkan agar dilakukan holdingisasi tata niaga ayam potong. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dan juga peternak ayam potong.

 ''Di wilayah kami jumlah peternak ayam potong tumbuh cukup banyak. Kasihan mereka bila harga jual ayam potong anjlok,'' ucap Asip, Rabu (30/10).

Baca Juga

Dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Eks Karesidenan Pekalongan sebelumnya, Asip juga mengemukakan usulan tersebut. Dia menyebutkan, selama ini komoditi daging ayam sering menjadi pemicu inflasi dan juga deflasi.

''Pada saat produksi melimpah, harga anjlok sehingga merugikan usaha peternak. Sedangkan bila produksi seret, harga naik luar biasa sehingga sehingga memberatkan masyarakat,'' katanya.

Asip menyebutkan, bagi kalangan peternak, yang penting harga stabil dengan tingkat harga yang memberi keuntungan cukup bagi usaha mereka. ''Bukan harga naik-turun seperti yang sering terjadi sekarang ini,'' katanya.

Untuk mendukung adanya holdingisasi tata niaga ayam potong ini, Asip menyatakan akan berupaya mendata peternak dan produksi ayam potong di kabupaten tetangga seperti  Batang, Pemalang, Pekalongan, Tegal dan Brebes.

Melalui holdingisasi tata niaga ayam potong, Asip menyebutkan, pasokan ke pasar bisa dihambat bila stok pasar berlebih. Dan pasokan diperbesar, bisa stok dipasar mengalami kekurangan.

Dalam rapat TPID yang khusus digelar menghadapi libur akhir tahun ini, Asip juga menyebutkan, ada beberapa komoditi lain yang perlu diwaspadai bisa memicu inflasi. Antara lain, pasokan gas khususnya gas yang mendapat subsidi dari pemerintah.

''Dari laporan yang kami terima, pasokan gas subsidi di Kabupaten Pekalongan kadang normal, namun kadang juga terjadi kelangkaan,'' katanya.

Sedangkan untuk  ketersediaan kebutuhan masyarakat lainnya, Asip menyebutkan, untuk komoditi beras dan BBM sejauh ini masih terjaga dan tercukupi. ''Laju inflasi di Kabupaten Pekalongan, sejauh ini juga masih terkendali. Pada September lalu hanya tercatat 3,08 persen (yoy). Masih lebih rendah  dibanding laju inflasi di tingkat provinsi yang tercatat 3,13 dan laju inflasi nasional 3,39 persen,'' katanya.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal Muhamad Taufik Amrozy, dalam rapat TPID tersebut menyatakan tekanan inflasi biasanya akan terjadi pada masa libur akhir tahun dan tahun baru.

Dari laporan yang diterima, untuk ketersedian beras, sejauh ini dinilai aman karena Bulog masih mempunyai stok hingga dua tahun mendatang. ''Untuk pasokan BBM dan gas elpiji, Pertamina menginformasikan stok untuk natal dan tahun baru juga aman. Bahkan Pertamina akan satgas khusus untuk menjamin tidak terjadi kelangkaan,'' katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement