REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya belum melakukan pembahasan koalisi dengan Partai Nasdem. Ia juga menilai koalisi untuk Pilkada Serentak 2020 dan Pemilu 2024 terlalu cepat dibahas sekarang.
"Jadi kalau untuk 2020 atau 2024 masih kejauhan, tetapi kita sepakat bahwa masalah-masalah fundamental negeri ini memerlukan terobosan-terobosan," ujar Mardani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).
Kendati demikian, Mardani menjelaskan, Nasdem dan PKS memiliki banyak persamaan. Khususnya dalam keinginannya untuk membangun bangsa menjadi lebih baik.
"Ideologinya sebetulnya sama-sama mencintai bangsa. Tinggal yang satu melalui jalan religius yang satu melalui jalan nasionalis, dan dua-duanya cinta bangsa," ujar Mardani.
Soal isu Nasdem dan PKS memproyeksikan Anies Baswedan untuk Pilkada 2020 atau Pilpres 2024, Mardani membantahnya. Sebab, partainya saat ini fokus menjadi pihak oposisi dari pemerintahan.
"Mas Anies atau siapa pun sekarang kerja dengan tekun dahulu. Kita partai juga tunaikan tugas kita menjadi forum untuk kaderisasi bangsa, menjadi forum dan penyeimbang," ujar Mardani.
Namun untuk Pilkada 2020, PKS tak menutup pintu bagi partai manampun yang ingin berkoalisi dengan mereka. Termasuk dengan Nasdem atau partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lainnya.
"Kalau sikap Nasdem diserahkan ke Nasdem, kalau PKS kita sambut dengan tangan terbuka. Tugas kita sekarang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai negara kita menjadi negara maju," ujar Mardani.
Sementara itu, Sekretaris MPR RI Fraksi Nasdem Sy Abdullah Alqadrie juga menyebut bahwa kunjungan partainya ke DPP PKS untuk menyamakan sejumlah pandangan. Namun, pembicaraan soal koalisi untuk Pilkada 2020 atau Pilpres 2024 belum dibahas.
"Dalam rangka membangun pandangan yang sama baik yang didalam pemerintahan maupun yang diluar terhadap mewujudkan Indonesia yang maju berbudaya dan berkeadilan," ujar Abdullah.
Pertemuan itu juga menyepakati bahwa Nasdem menghargai keputusan yang dipilih oleh PKS untuk beroposisi. Sebab, pemerintah memang membutuhkan pihak yang mengawal dan mengkritisi kerja mereka.
"Kita berharap teman partai yang ada diluar pemerintahan dapat melakukan cek and balances dan demokrasi yang berkeadaban dan beretika terus menerus kita tanamkan kepada seluruh komponen bangsa," ujar Abdullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika