REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Asita Sumatera Utara Solahuddin Nasution menegaskan masih mahalnya harga tiket penerbangan domestik membuat jumlah wisatawan nusantara turun. Padahal, jumlah wisatawan mancanegara telah turun akibat krisis global.
Menurutnya, pengusaha biro perjalanan wisata anggota Asita sudah melakukan diversifikasi penjualan paket wisata seperti lebih mengarah ke pasar domestik. "Tetapi akhirnya langkah itupun kandas alias tidak bisa mendongkrak kunjungan wisnus (wisatawan nusantara) karena terganggu mahalnya harga tiket penerbangan rute domestik," katanya.
Agar kunjungan wisatawan khususnya wisnus kembali meningkat dan bahkan bertambah banyak, Asita berharap ada regulasi pemerintah untuk kembali membuat harga tiket pesawat terjangkau konsumen.
"Perlu regulasi dari pemerintah dan niat baik regulator yakni perusahaan airlines dalam mendukung peningkatan wisatawan," ujar Solahuddin.
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: status
Filename: helpers/all_helper.php
Line Number: 4249
Apalagi, kata dia, hingga saat ini, perusahaan penerbangan dan termasuk pemerintah dinilai belum bisa memberi alasan apa yang membuat harga tiket pesawat rute domestik itu menjadi lebih mahal termasuk dibandingkan dengan penerbangan luar negeri.
Ketua Umum DPP Asita Nunung Rusmiati mengakui, semakin banyak tantangan yang dihadapi 7.000 perusahaan anggota Asita dalam menjalankan bisnisnya khususnya setelah harga tiket penerbangan dalam negeri mahal. Untuk itu, katanya, DPP Asita juga terus mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi soal harga tiket penerbangan khususnya domestik.
DPP Asita juga terus mendorong agar pengusaha tidak patah semangat menjalankan bisnisnya.
"Harus terus berinovasi seperti bersinergi dengan travel asing maupun dalam negeri dalam menjual paket-paket wisata," katanya.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah menegaskan siap mendukung Asita untuk kepentingan bersama yakni meningkatkan sektor pariwisata. Pemprov Sumut, misalnya, kata dia, dengan keterbatasan APBD, berupaya membangun infrastruktur di kawasan objek wisata.