REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap desain kawasan ibu kota baru dapat menerjemahkan visi ibu kota sebagai katalis peningkatan peradaban.
Suharso Monoarfa mengatakan bahwa peningkatan peradaban Indonesia tersebut merepresentasikan bangsa yang unggul dengan memenuhi tiga kriteria utama. Ketiganya yaitu mencerminkan identitas bangsa, menjamin lingkungan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kota yang cerdas, futuristik, dan berstandar internasional.
Saat ini, lanjut dia, telah terdapat 755 tim sebagai peserta sayembara gagasan desain ibu kota baru negara.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menginginkan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) agar dibangun dengan konsep smart metropolis.
Menurut Presiden, di sana nantinya terdapat klaster pemerintahan, klaster teknologi dan inovasi, seperti silicon valley, klaster pendidikan, universitas terbaik, klaster layanan kesehatan, dan klaster wisata.
Dengan begitu, kata dia, ibu kota baru mampu menjawab kualitas hidup para penghuninya menjadi kota dinamis, harga terjangkau, dan kota yang menggembirakan dengan masyarakatnya yang majemuk.
Namun, dia menekankan bahwa ibu kota negara bukan hanya kota pemerintahan, melainkan juga kota bisnis yang bebas emisi atau industri yang bebas emisi yang mempekerjakan orang kelas dunia.
Pemerintah menggelar sayembara desain kawasan ibu kota baru. Penetapan pemenang sayembara ini akan dilakukan pada periode 16 sampai dengan 20 Desember dan akan diumumkan pada tanggal 23 Desember 2019.
Pemenang desain IKN akan ditetapkan tiga pemenang utama dan dua juara harapan dengan mendapatkan hadiah uang tunai dan piagam penghargaan dengan total Rp5 miliar.
Konsep dari para pemenang sayembara tingkat nasional akan menjadi bagian dari kerangka acuan untuk sayembara taraf internasional pada tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret 2020. Hasilnya akan dilakukan pengayaan rancangan kota hasil sayembara nasional oleh ahli internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika