REPUBLIKA.CO.ID, LA PAZ -- Presiden Bolivia Evo Morales menyatakan akan mengundurkan diri, Ahad (10/11). Keputusan itu diambil setelah militer memintanya mundur dan sekutu meninggalkannya setelah protes yang berjalan panjang.
"Saya mengundurkan diri, mengirim surat pengunduran diri saya ke Majelis Legislatif," kata Morales.
Pengunduran diri ini, menurut Morales, merupakan upaya mencari perdamaian. Sebagai presiden adat dan presiden bagi seluruh warga Bolivia, sudah menjadi kewajibannya menemukan jalan damai untuk negaranya.
Tekanan pengunduruan diri terhadap Morales terus meningkat sejak dia dinyatakan memenangkan kembali pemilihan sebagai kepala negara pada 20 Oktober lalu. Kepala angkatan bersenjata Bolivia Jenderal Williams Kaliman mengatakan, militer telah diminta mundur dalam membantu memulihkan stabilitas setelah berpekan-pekan terjadi protes.
"Kami menyarankan presiden membatalkan mandat presidennya, memungkinkan perdamaian dipulihkan dan stabilitas dipertahankan untuk kebaikan Bolivia," kata komandan angkatan bersenjata Bolivia itu, sesaat sebelum Morales mengumumkan pengunduran dirinya.
Jendral Kaliman pun meminta warga Bolivia dan organisasi yang melakukan protes menghentikan tindakan kekerasan. Cara tersebut hanya akan melukai, menyakiti, dan menyulut luka bagi sesama warga.
Pada Ahad, Morales telah sepakat mengadakan pemilihan baru setelah sebuah laporan dari Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) atau lembaga melakukan audit suara dari pemilihan 20 Oktober. OAS mengungkapkan penyimpangan serius dalam pemilihan.
Laporan OAS mengatakan, pemungutan suara Oktober harus dibatalkan setelah menemukan manipulasi yang jelas dari sistem pemungutan suara. Kondisi itu membuat kemenangan Morales dipertanyakan, dengan hasil keunggulan lebih dari 10 poin atas rival utamanya Carlos Mesa.
Ketika laporan audit keluar, dukungan Morales hancur pada saat itu juga. Beberapa sekutunya mengundurkan diri, termasuk Menteri Pertambangan Cesar Navarro dan Wakil Presiden Dewan Victor Borda yang menjadi anggota partai Morales. Mereka sama-sama menyebutkan rasa takut akan keselamatan keluarga sebagai alasan mundur.
Pemimpin Pusat Pekerja Bolivia Juan Carlos Huarachi, serikat pro-pemerintah yang kuat, mengatakan, Morales harus mundur jika itu akan membantu mengakhiri kekerasan baru-baru ini. Dalam beberapa hari terakhir pasukan polisi juga terlihat bergabung dengan protes antipemerintah, sementara militer mengatakan tidak akan menghadapi rakyat karena masalah ini.
Kantor jaksa agung juga mengumumkan telah memerintahkan penyelidikan atas kasus itu. Keputusan ini dengan tujuan menuntut para anggota badan pemilihan dan orang lain yang bertanggung jawab atas penyimpangan.
Selain pengunduran diri Morales, Wakil Presiden Alvaro Garcia Linera juga menaruh jabatannya. Pengunduran diri Morales dan Gracia berarti akan membuat kepemimpinan negara kosong hingga hingga menunggu hasil pemilihan baru. Namun, menurut hukum Bolivia, dengan tidak adanya presiden dan wakil presiden, kepala Senat akan mengambil alih sementara.
Morales dikenal sebagai sosok yang berkuasa pada 2006 sebagai pemimpin pribumi pertama Bolivia. Sejak awal tuduhan kecurangan, dia mengatakan akan mematuhi temuan-temuan audit OAS.
"Manipulasi terhadap sistem komputer sangat besar sehingga harus diselidiki secara mendalam oleh Negara Bolivia untuk sampai ke dasar dan menugaskan tanggung jawab dalam kasus serius ini," kata laporan awal OAS.
Pemungutan suara dalam pemilihan baru harus dilakukan segera setelah kondisi lebih tenang. Badan pemilihan yang baru pun harus segera dibentuk. OAS menambahkan bahwa secara statistik tidak mungkin Morales mengamankan margin 10 persen poin kemenangan yang diperlukan untuk tidak masuk pada pemilihan putaran kedua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika