REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai kabinet jilid II Presiden Joko Widodo terbilang akomodatif untuk meredakan konflik elite. Namun dia mengingatkan ada empat tantangan yang berat yang bakal dihadapi pemerintah.

Pertama Ekonomi yang melambat. Tantangan beratnya adalah bagaimana menaikkan angka pertumbuhan ekonomi dari sekitar lima persen menjadi tujuh persen.

Kedua yakni isu korupsi dan hak asasi manusia. Selama lima tahun periode lalu masih diwarnai praktik korupsi yang sistemik.

"Selain itu banyak perkara baru hak asasi manusia dalam kasus rusuh Wamena, terbunuhnya demonstran saat demonstrasi di Bawaslu dan demonstrasi tolak pelemahan KPK," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11).

Ketiga, lanjut Ubedilah, tata kelola negara yang kurang antisipatif lantaran birokrasi dan sistem politik yang belum efektif. Dia menilai sistem politik Indonesia kapabilitasnya rendah sehingga menghambat pencapaian tujuan pemerintahan.

Keempat, tantangan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia di era disrupsi dan era post digital society. "Ini PR yang tidak mudah karena sangat ditentukan oleh desain pendidikan selama 5 tahun ke depan, sementara menterinya dalam satu tahun ke depan baru belajar dan memetakan problem utama pendidikan di Indonesia," ucapnya.

Pengamat Pertahanan dari Unpad, Muradi, mengatakan ada problem pertahanan keamanan Indonesia yang cukup serius yaitu terkait anggaran yang masih rendah hanya sekitar 0,8 persen dari PDB. Dampaknya alutsista Indonesia masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

"Problem lainnya secara keamanan global kita tidak punya aliansi seperti negara Asia lainya karena kita memilih politik bebas aktif. Jadi ketika kita alami gangguan pertahanan apalagi perang tidak semudah negara lain meminta bantuan Amerika atau Rusia atau Tiongkok," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika