Selasa 26 Nov 2019 02:30 WIB

Menko PMK: Bimbingan Pranikah untuk Memutus Kemiskinan

Muhadjir meyakini pangkal dari persoalan pembangunan SDM adalah dari keluarga.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berbincang dengan Menko PMK Muhadjir Effendy saat menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional 2019 di halaman Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berbincang dengan Menko PMK Muhadjir Effendy saat menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional 2019 di halaman Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy mengatakan bimbingan pranikah yang akan diperkuat bertujuan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Hal itu dimulai dari keluarga.

"Jadi menurut saya, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan bahwa keluarga baru harus terlepas dari kemiskinan melalui perencanaan keluarga yang komprehensif dan matang," kata Menko Muhadjir dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca Juga

Muhadjir mengunjungi Kantor BKKBN dalam rangka penguatan koordinasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana, termasuk salah satunya membahas bimbingan pranikah.

Menurut Menko PMK, saat ini pemerintah berupaya terus memperbaiki sistem pembangunan sumberdaya manusia. Muhadjir meyakini pangkal dari persoalan pembangunan SDM Indonesia dimulai dari keluarga dan pembentukan keluarga dimulai sejak pernikahan. Untuk itu pemerintah akan memperbaiki kualitas bimbingan pranikah secara komprehensif.

"Dalam bimbingan pranikah ini bukan hanya pembekalan dalam bidang kesehatan reproduksi, agama, ketahanan ekonomi keluarga tetapi juga penguatan ideologi pancasila dalam keluarga," jelas Menko PMK.

Bimbingan pranikah, kata Menko PMK akan bersifat selektif dengan melibatkan banyak kementerian/lembaga. Tugas BKKBN sangat sesuai karena memiliki nomenklatur sebagai badan yang menyiapkan perencanaan keluarga.

Muhadjir kembali menegaskan bahwa target tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk memutus lingkaran setan kemiskinan.

Berdasarkan data per-Maret 2019, persentase jumlah keluarga miskin dan sangat miskin di Indonesia masih tinggi yaitu 9,4 persen dari 57.116.000 rumah tangga. Bahkan bila ditambah dengan keluarga hampir miskin, jumlahnya naik menjadi 16,85 persen.

Menko PMK meyakini jika persoalan bimbingan pranikah sudah bisa diatasi, persoalan-persoalan lain yang menghambat pembangunan manusia Indonesia yang unggul akan teratasi juga.

Menko PMK percaya calon pengantin yang paham akan persoalan kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga termasuk didalamnya persoalan gizi maka dengan sendirinya masalah stunting dapat diatasi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement