REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengomentari wacana masuknya sejumlah mantan menteri di Kabinet Kerja yang ke dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Moeldoko memandang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pertimbangan teknis atas penunjukan tokoh-tokoh yang diberi amanat untuk masuk ke sejumlah BUMN.
"Dari sisi profesionalitas beliau sudah dikenali kinerjanya. Ini berkaitan kebijakan yang otoritasnya berada di presiden atau kementerian. Itu juga menjadi pertimbangan karena pengalaman mengelola birokrasi itu sebagai capital (modal) untuk bekerja," ujar Moeldoko di kantornya, Rabu (26/11).
Kabar teranyar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Kabinet Kerja, Rudiantara, disebut akan menjabat Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero). Saat kabar ini dikonformasi kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun, dirinya tak membantah atau membenarkan secara gamblang.
Selain Rudiantara, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan juga dikabarkan menjadi dirut Garuda Indonesia dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menempati Dirut Perum Perindo. Namun Kementerian BUMN atau istana belum mengonfirmasi masuknya dua nama terakhir yang disebut.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, tak menampik Menteri BUMN Erick Thohir memang sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan pelat merah. Fokus Menteri Erick saat ini, kata Arya, melakukan evaluasi terhadap lima BUMN seperti Pertamina, PLN, Inalum, Bank Mandiri, dan BTN yang ditargetkan rampung sebelum pergantian tahun.
